Berdasarkan temuan di lapangan, pekerjaan konstruksi proyek tersebut diduga menggunakan semen merek Rajawali. Sementara itu, spesifikasi teknis pekerjaan disebut mensyaratkan penggunaan semen dengan standar mutu tertentu yang setara dengan produk Tiga Roda atau Gresik.

Dugaan ketidaksesuaian material tersebut menjadi perhatian karena proyek pembangunan fasilitas pendidikan itu menggunakan anggaran publik. Material konstruksi yang digunakan dalam pembangunan semestinya memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak, sehingga kualitas dan keamanan bangunan dapat dipertanggungjawabkan.

Penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi, apabila terbukti, berpotensi memengaruhi kualitas hasil konstruksi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah mutu beton, terutama apabila material yang digunakan tidak memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Secara teknis, kualitas bahan yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi memiliki kaitan erat dengan kekuatan dan ketahanan bangunan. Material yang mutunya tidak sesuai dengan persyaratan dapat berpotensi memengaruhi kekuatan tekan beton, meningkatkan risiko keretakan, serta berdampak terhadap durabilitas atau usia layan struktur bangunan.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena bangunan yang dikerjakan merupakan fasilitas pendidikan yang nantinya digunakan oleh para siswa dan tenaga pendidik. Aspek keselamatan dan kelayakan bangunan menjadi hal yang tidak dapat diabaikan dalam pembangunan sarana pendidikan.

Karena itu, dugaan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi perlu mendapatkan perhatian dan pemeriksaan lebih lanjut dari pihak yang berwenang. Verifikasi terhadap jenis dan mutu material, dokumen spesifikasi teknis, serta kesesuaiannya dengan kontrak pekerjaan diperlukan untuk memastikan apakah material yang digunakan benar-benar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak kontraktor pelaksana, CV. MARGA KENCANA GRUP, maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait dugaan penggunaan semen tersebut.

Konfirmasi dari pihak-pihak terkait diperlukan agar persoalan ini dapat diketahui secara utuh dan berimbang. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan spesifikasi kontrak, instansi terkait diharapkan melakukan evaluasi serta mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.

Data Pekerjaan papan proyek sebagai berikut:

Pekerjaan:Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Sokosari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan

Nomor SPK:005/01.0004-1/PPK/V/II/2026

Tanggal SPK:31 Juli 2026

Masa Pelaksanaan: 90 hari kalender

Nilai Pekerjaan:Rp248.483.000,00

Kontraktor Pelaksana:CV. MARGA KENCANA GRUP

Dengan nilai pekerjaan mencapai Rp248,48 juta dan diperuntukkan bagi pembangunan fasilitas pendidikan, transparansi serta pengawasan terhadap pelaksanaan proyek menjadi penting. Publik berhak memastikan bahwa pekerjaan yang dibiayai dengan anggaran negara atau daerah dilaksanakan sesuai spesifikasi, ketentuan kontrak, dan standar keselamatan yang berlaku.

Artikel Semen Rajawali Diduga Dipakai dalam Proyek RKB SDN Sokosari, Spesifikasi Jadi Pertanyaan pertama kali tampil pada Berita Indo.

Di balik pelaksanaan program tersebut, muncul sejumlah catatan dari Tim Lembaga Poros Keadilan Masyarakat (LPKM) Pekalongan. Saat melakukan pemantauan di proyek revitalisasi TK PGRI Mulyorejo, Kecamatan Tirto, tim mengaku menemukan dugaan pelanggaran terhadap penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, aktivitas pembangunan masih berlangsung. Namun, sejumlah pekerja disebut terlihat bekerja tanpa mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) secara lengkap. Padahal, dalam pekerjaan konstruksi penggunaan APD seperti helm keselamatan, rompi reflektif, dan sepatu pelindung merupakan bagian dari standar keselamatan yang wajib dipenuhi.

Ketua Tim LPKM menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan di lapangan, termasuk dari pihak konsultan pengawas.

“Kami sangat menyayangkan masih ditemukannya pekerja yang tidak menggunakan APD sesuai standar. Hal ini tidak hanya membahayakan keselamatan pekerja, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan K3 yang seharusnya menjadi perhatian seluruh pihak yang terlibat dalam proyek,” ujar perwakilan LPKM, Rabu (22/7/2026).

Selain menyoroti aspek keselamatan kerja, LPKM juga mempertanyakan informasi yang diperoleh dari salah seorang pekerja mengenai pelaksana proyek. Berdasarkan keterangan pekerja tersebut, proyek revitalisasi TK PGRI Mulyorejo dikerjakan oleh Budi yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Tegaldowo.

Menurut LPKM, informasi tersebut perlu mendapat perhatian karena kepala desa memiliki tanggung jawab menjalankan roda pemerintahan desa. Mereka mempertanyakan apakah keterlibatan sebagai pelaksana proyek konstruksi berpotensi memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai kepala desa.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon oleh tim LPKM, Budi membenarkan dirinya menangani sejumlah proyek revitalisasi sekolah.

“Saya memang mengerjakan di tiga lokasi. Yang sedang berjalan saat ini di SMP 3 Tirto. Untuk TK Tegaldowo dan TK Karangjompo belum berjalan,” kata Budi.

Sementara itu, Bas, seorang pekerja yang mengaku bertugas sebagai pengawas dari pihak sekolah di TK PGRI Mulyorejo, menjelaskan bahwa proyek telah berlangsung sekitar 53 hari dari total masa pelaksanaan selama 90 hari. Ia menyebut progres pembangunan saat ini telah mencapai kurang lebih 50 persen.

“Pekerjaan sudah sekitar 53 hari atau satu setengah bulan. Dulu lokasi ini sering banjir sehingga dilakukan peninggian bangunan. Yang mengerjakan Pak Budi, Kepala Desa Tegaldowo. Waktu pelaksanaan 90 hari dan sekarang progresnya sekitar 50 persen. Untuk pengadaan material dan tenaga kerja ditangani Pak Budi,” ungkap Bas.

Atas temuan tersebut, LPKM berharap seluruh proyek revitalisasi sekolah yang merupakan bagian dari program pemerintah pusat dapat dilaksanakan sesuai petunjuk teknis, spesifikasi pekerjaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LPKM juga meminta aparat penegak hukum (APH) ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek revitalisasi sekolah agar penggunaan anggaran negara yang nilainya mencapai miliaran rupiah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

“Apabila ditemukan adanya pelanggaran, kami meminta agar segera dilakukan penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Program ini menggunakan anggaran negara yang sangat besar dan bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga pelaksanaannya harus benar-benar diawasi,” tegas perwakilan LPKM.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari dinas terkait maupun pihak konsultan pengawas mengenai temuan dugaan pelanggaran standar K3 di proyek revitalisasi TK PGRI Mulyorejo, Kecamatan Tirto.

Artikel Revitalisasi Sekolah di Pekalongan Disorot,Dugaan Pelanggaran K3 dan Keterlibatan Kades sebagai Pelaksana Proyek pertama kali tampil pada Berita Indo.

Pengakuan tersebut disampaikan Ketua P2SP, Saptono, saat ditemui di kediamannya, Kamis (2/7/2026). Ia mengatakan, sebagian besar kewenangan pelaksanaan pekerjaan diserahkan kepada ketua pelaksana yang berasal dari unsur guru.

“Saya sebagai Ketua P2SP sekaligus Ketua Komite Sekolah. Untuk pemilihan pekerja saya serahkan kepada Pak Zaenal sebagai ketua pelaksana, dibantu Pak Heri yang juga guru di sini,” ujar Saptono.

Menurutnya, pada awal pelaksanaan proyek sempat terjadi kendala dalam mencari tenaga kerja di sekitar sekolah. Demi mengejar target penyelesaian pekerjaan, sebagian pekerja akhirnya didatangkan dari luar daerah.

Saptono juga mengaku tidak mengetahui proses pengadaan material bangunan yang digunakan dalam proyek tersebut. Ia menegaskan hanya berpesan agar pekerjaan dilaksanakan dengan baik tanpa ikut menentukan pembelian maupun pemasok material.

“Terkait material juga bukan saya, saya tidak ikut campur. Saya hanya berpesan supaya pekerjaan dilakukan dengan bagus,” katanya.

Tak hanya itu, selama proyek berlangsung hampir satu bulan, Saptono mengaku hanya beberapa kali mengunjungi lokasi pekerjaan. Kesibukan di luar daerah disebut menjadi alasan minimnya kehadiran di lapangan.

“Saya ke lokasi hanya tiga kali. Kemarin saya harus ke Purwokerto,” ungkapnya.

Saat dimintai tanggapan mengenai temuan semen yang diduga tidak sesuai spesifikasi di lokasi proyek, Saptono mengaku baru mengetahui informasi tersebut dari wartawan.

“Terkait temuan semen itu saya belum tahu. Yang dikejar waktu itu pekerjaan atap supaya saat anak masuk sekolah sudah selesai. Untuk pengadaan bukan saya,” ujarnya.

Ia juga menyatakan tidak mengetahui secara pasti pihak yang mengusulkan program revitalisasi tersebut.

“Katanya dari aspirasi, tetapi aspirasi dari siapa saya kurang tahu,” katanya.

Di sisi lain, Konsultan Pengawas, Ulum, membenarkan adanya temuan material semen di lapangan. Melalui pesan WhatsApp, ia menyebut pihak pelaksana telah diminta mengganti material tersebut.

“Terkait semen sudah saya suruh ganti, Pak. Nanti siang jam dua mau ditukar,” tulis Ulum.

Menanggapi metode pencampuran adukan plester yang dilakukan secara manual menggunakan cangkul, Ulum menjelaskan hal tersebut masih disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang sedang berlangsung.

“Untuk molen memang tidak ada, Pak, karena tidak ada pekerjaan beton,” jelasnya.

Berdasarkan papan informasi proyek, revitalisasi SMP Negeri 2 Doro merupakan bagian dari Program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Sekolah Menengah Pertama. Pekerjaan meliputi rehabilitasi empat ruang kelas, satu ruang perpustakaan, dan satu ruang administrasi dengan masa pelaksanaan selama 120 hari kalender, terhitung mulai 6 Juni hingga 7 Oktober 2026.

Dengan nilai bantuan mencapai Rp741.074.000, proyek tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Namun, pengakuan Ketua P2SP yang tidak terlibat dalam sejumlah aspek penting pelaksanaan pekerjaan memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam petunjuk teknis program.

Hasil pemantauan di lapangan juga menunjukkan kondisi serupa tidak hanya ditemukan di SMP Negeri 2 Doro. Pada sejumlah proyek revitalisasi sekolah lain di Kabupaten Pekalongan, seperti SMP Negeri 3 Tirto dan SMP Negeri 1 Doro, Ketua P2SP disebut juga jarang berada di lokasi pekerjaan. Situasi tersebut memunculkan penilaian bahwa fungsi pengawasan internal dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah masih perlu diperkuat agar prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengendalianmutu benar-benar dapat diwujudkan.

Artikel Di Balik Proyek Revitalisasi SMPN 2 Doro, Ketua P2SP Akui Tak Ikut Urus Material dan Tenaga Kerja pertama kali tampil pada Berita Indo.

Saat melakukan pemantauan di lokasi pada Selasa (30/6/2026), para pekerja tampak menjalankan aktivitas pembangunan tanpa mengenakan Alat Pelindung Diri (APD). Padahal, penggunaan APD merupakan kewajiban dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk melindungi pekerja dari potensi kecelakaan selama proses pembangunan berlangsung.

Tak hanya itu, metode pelaksanaan pekerjaan juga menjadi perhatian. Adukan semen masih dibuat secara manual menggunakan cangkul di atas lantai, tanpa memanfaatkan mesin molen yang lazim digunakan dalam pekerjaan konstruksi. Penggunaan metode manual tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian pelaksanaan proyek dengan standar teknis, terutama mengingat nilai anggaran yang mencapai lebih dari Rp700 juta.

Temuan lain juga terlihat dari aspek pengawasan. Saat pemantauan berlangsung, tidak terlihat keberadaan konsultan pengawas maupun Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) di lokasi pekerjaan. Padahal, kehadiran unsur pengawas sangat penting untuk memastikan kualitas pekerjaan, kesesuaian spesifikasi teknis, sekaligus mengawasi penerapan K3 di lapangan.

Dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Konsultan Pengawas, Huda, mengakui dirinya bertanggung jawab mengawasi proyek revitalisasi tersebut. Ia juga membenarkan bahwa para pekerja belum mematuhi ketentuan penggunaan APD meski telah beberapa kali diberikan peringatan.

“Benar saya pengawasnya. Soal APD sebenarnya sudah saya ingatkan berkali-kali kepada pekerja. Nanti akan saya sampaikan lagi ke P2SP,” ujarnya.

Huda juga mengakui bahwa proses pencampuran adukan semestinya menggunakan mesin molen, bukan dilakukan secara manual.

“Kalau adukan memang seharusnya pakai molen. Untuk material bata menggunakan batu bata lokal. Ketua panitianya merupakan warga sekitar sekolah,”katanya.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Doro, Mucikno, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp menyampaikan bahwa pihak sekolah sebenarnya telah menyediakan APD bagi para pekerja. Namun, menurutnya, perlengkapan tersebut tidak digunakan karena para pekerja merasa kurang nyaman saat memakainya.

“Sudah kami belikan APD, tetapi pekerja merasa ribet memakainya. Kami juga sudah mengingatkan mereka,” tulisnya.

Terkait penggunaan mesin molen, Mucikno mengatakan persoalan tersebut telah disampaikan kepada Ketua P2SP agar segera ditindaklanjuti.

Berdasarkan papan informasi proyek, revitalisasi SMP Negeri 1 Doro merupakan bagian dari Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 yang bersumber dari APBN dengan total anggaran Rp707.743.000. Pekerjaan meliputi rehabilitasi tiga ruang kelas, satu ruang administrasi, satu ruang perpustakaan, serta satu unit toilet dengan kategori kerusakan minimal sedang.

Pelaksanaan proyek dikerjakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dengan masa pelaksanaan selama 120 hari kalender, terhitung sejak 3 Juni hingga 4 Oktober 2026.

Besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah semestinya diikuti dengan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan pelaksanaan proyek, mulai dari penerapan standar K3, penggunaan metode konstruksi sesuai spesifikasi teknis, hingga pengawasan yang berjalan efektif. Hal tersebut menjadi fondasi penting untuk menjaga mutu bangunan sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan hasil yang berkualitas, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Artikel Revitalisasi SMPN 1 Doro Rp707 Juta Disorot, Pekerja Tanpa APD hingga Adukan Masih Dicangkul Manual pertama kali tampil pada Berita Indo.

Kondisi berbeda justru terlihat pada proyek revitalisasi SMP Negeri 3 Tirto, Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan hasil pantauan di lokasi pada Minggu (28/6/2026), aktivitas pembangunan tetap berlangsung seperti biasa meski tidak tampak keberadaan konsultan pengawas di area proyek.

Padahal, konsultan pengawas memiliki peran penting dalam memastikan setiap tahapan pekerjaan terlaksana sesuai dengan perencanaan, mulai dari kualitas material, metode pelaksanaan, hingga progres pekerjaan di lapangan.

Informasi yang dihimpun dari sejumlah pihak di lokasi menyebutkan bahwa konsultan pengawas jarang hadir secara langsung. Bahkan, menurut keterangan yang diperoleh, pengawas hanya datang sekitar dua hari sekali untuk melakukan pemantauan.

SMP Negeri 3 Tirto sendiri diketahui tengah melaksanakan dua paket pekerjaan revitalisasi. Paket pertama dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 dengan sistem swakelola. Sementara paket kedua menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan melalui mekanisme Pengadaan Langsung (PL).

Minimnya kehadiran konsultan pengawas di lokasi proyek memunculkan pertanyaan terkait efektivitas fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan secara intensif selama proses pembangunan berlangsung. Pasalnya, pengawasan yang optimal menjadi salah satu faktor penting untuk mencegah potensi penyimpangan serta memastikan hasil pekerjaan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Diharapkan instansi terkait segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan proyek tersebut. Apabila ditemukan adanya kelalaian dalam menjalankan tugas, konsultan pengawas perlu diberikan pembinaan maupun sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai representasi pemerintah di lapangan, konsultan pengawas memiliki tanggung jawab memastikan pembangunan berjalan sesuai target kualitas, jadwal pelaksanaan, serta penggunaan anggaran secara efektif dan akuntabel.

Artikel Proyek Revitalisasi SMPN 3 Tirto Berjalan Tanpa Pengawas, Publik Soroti Fungsi Konsultan pertama kali tampil pada Berita Indo.