BATANG — Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier menyoroti pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ia menyebut anggaran untuk Kementerian Koperasi telah disepakati dan terdapat alokasi yang secara khusus diprioritaskan untuk program tersebut.
Rizal mengatakan pembahasan anggaran antara Komisi VI DPR RI dan Kementerian Koperasi telah disepakati pada Agustus. Menurut dia, kesepakatan tersebut menjadi bagian dari proses menuju penetapan APBN 2027.
“Jadi anggaran untuk Kementerian Koperasi itu sebenarnya sudah disepakati antara anggota dan juga Kementerian Koperasi itu di Agustus,” kata Rizal.
Ia menyebut dalam anggaran tersebut terdapat spesifikasi khusus untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Karena itu, menurutnya, perhatian berikutnya perlu diarahkan pada kesiapan pelaksanaan program di lapangan.
Rizal mengatakan koordinasi yang masih perlu diselesaikan berada antara Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan. Ia menegaskan Agrinas memiliki dua entitas, yakni Agrinas Pangan dan Agrinas Palma, dengan Agrinas Pangan yang berkaitan dengan program Koperasi Merah Putih.
“Yang sedang diatur secara internal adalah antara Kementerian Koperasi dengan PT Agrinas Pangan,” ujarnya.
Menurut Rizal, Komisi VI DPR RI juga berupaya meminta penjelasan dari Agrinas Pangan mengenai manajemen dan pelaksanaan program tersebut. Ia mengakui upaya tersebut belum berjalan mudah, tetapi Komisi VI disebut tetap akan mengawalnya.
“Kita dari Komisi VI mau panggil Agrinas Pangan. Nggak tahu nih kok susah banget. Komisi VI juga agak sulit, tapi prinsipnya kita tidak mau nyerah,” kata dia.
Rizal menilai Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah yang perlu dijalankan secara serius. Ia mengatakan program tersebut memiliki tujuan yang baik, tetapi pelaksanaan yang tidak tepat dapat menimbulkan persoalan dalam penggunaan anggaran.
“Program ini sebenarnya bagus, cuma kalau pelaksanaannya tidak benar, ya kasihan pemerintah nanti untuk pertanggungjawaban manajer-manajer yang sudah direkrut tapi enggak kerja-kerja juga,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keberadaan para manajer koperasi yang sebelumnya telah mengikuti pendidikan. Menurut Rizal, para manajer tersebut tetap akan digunakan dan direkrut, sedangkan persoalan yang masih dinantikan berkaitan dengan waktu pelaksanaan program.
“Manajer-manajer yang kemarin juga ikut pendidikan itu tetap, itu pasti akan tetap dipakai, direkrut, cuma waktunya saja,” katanya.
Karena itu, Rizal meminta koordinasi antara Kementerian Koperasi dan Agrinas Pangan segera diselesaikan agar program dapat berjalan. Ia menilai percepatan diperlukan agar alokasi anggaran yang telah disiapkan tidak sia-sia.
“Harus cepat ini, harus jalan. Antara Agrinas dengan Kementerian Koperasi itu harus sepakat, jalan cepat. Kalau enggak, anggaran yang terbuang kan sayang sekali,” ujar Rizal.
Namun, Rizal menekankan percepatan tidak boleh mengorbankan ketepatan pelaksanaan. Baginya, program tidak cukup hanya segera berjalan, tetapi harus memiliki mekanisme pelaksanaan yang jelas dan benar.
“Cepat jalan tapi yang benar jalannya. Jangan jalan tapi enggak benar,” kata politikus PKS tersebut.
Untuk wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) X Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang, Rizal mengatakan akan terus mengawasi pelaksanaan program tersebut.
“Khusus untuk Dapil X saya akan awasin terus,” ujarnya.
Sementara untuk Kota Pekalongan, Rizal menyebut ada pembahasan mengenai penyesuaian ukuran fasilitas Koperasi Merah Putih. Ia mengatakan pihaknya telah meminta agar kebutuhan lahan dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan ruang.
“Untuk Kota Pekalongan, Koperasi Merah Putih mungkin enggak 600 meter ya. Kita sudah minta yang 400 meter karena kota kecil-kecil kan? Tapi bertingkat aja,” katanya.
Meski ukuran atau bentuk bangunan dapat disesuaikan, Rizal menegaskan fasilitas yang dibangun tetap diperuntukkan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Fasilitasnya tetap kopdes,” ujar Rizal
