Berdasarkan pantauan awak media di lapangan pada Senin (5/10/2026) sekitar pukul 12.50 WIB, terlihat sebuah alat berat jenis excavator sedang mengeruk material tanah dan batu di lokasi yang berada di kawasan Sungai Sengkarang. Sejumlah truk juga tampak berada di sekitar lokasi, diduga untuk mengangkut material hasil pengerukan.

Aktivitas tersebut memunculkan pertanyaan mengenai perizinan, tata kelola pengambilan material sungai, serta dampaknya terhadap lingkungan. Terlebih, Sungai Sengkarang merupakan salah satu aliran sungai yang perlu mendapat perhatian, terutama ketika curah hujan tinggi dan debit air meningkat.

Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Pada Januari 2026 lalu, banjir akibat luapan Sungai Sengkarang di Kabupaten Pekalongan sempat merendam sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Wonopringgo dan Kedungwuni. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa pengelolaan sungai dan kawasan di sekitarnya perlu dilakukan secara hati-hati.

Pengambilan material berupa batu dan tanah dari aliran sungai, apabila dilakukan tanpa kajian teknis dan pengawasan yang memadai, dikhawatirkan dapat mengubah kondisi dasar sungai, memengaruhi kestabilan tebing, serta berdampak terhadap pola aliran air.

Selain persoalan dampak lingkungan, legalitas kegiatan tersebut juga perlu dipastikan. Pemeriksaan terhadap perizinan, lokasi pengerukan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan pengelolaan sumber daya air dan pertambangan menjadi penting agar aktivitas pemanfaatan material tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Masyarakat pun berhak mendapatkan kejelasan mengenai kegiatan tersebut, termasuk apakah pengerukan telah mengantongi izin yang dipersyaratkan dan apakah pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Artikel Banjir Pernah Merendam Wilayah Pekalongan, Pengambilan Material Sungai Sengkarang Jadi Sorotan pertama kali tampil pada Berita Indo.

Plt Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan, persiapan Sekolah Rakyat dilakukan setelah pihaknya mendapatkan arahan dari Wakil Menteri Sosial. Pemkab kemudian melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Sekretaris Daerah melakukan kajian terhadap aset yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan sekolah tersebut.

“Oh iya, jadi kemarin kita mendapatkan arahan dari Wamensos. Setelah TAPD atau Pak Sekda dalam hal ini yang mengatur soal aset, kita kaji asetnya dan seterusnya. Kita tampaknya mampu untuk menyiapkan lahan untuk kemudian Sekolah Rakyat ini bisa berdiri,” kata Sukirman, Rabu (30/9/2026) malam, seusai rapat paripurna.

Menurut Sukirman, pembangunan diharapkan mulai berjalan pada awal 2027 sehingga Sekolah Rakyat dapat tersedia pada tahun ajaran baru tahun tersebut. Pemkab juga telah menyiapkan sisi manajemen, termasuk menentukan masyarakat yang dapat masuk ke sekolah tersebut.

“Insyaallah awal tahun itu sudah mulai operasional pembangunan. Harapannya, tahun ajaran baru di tahun 2027 kita sudah mempunyai Sekolah Rakyat. Itu termasuk manajemennya sudah kita tata dan seterusnya, mana yang bisa masuk ke sekolah itu dan seterusnya,” ujarnya.

Sukirman menjelaskan, Sekolah Rakyat akan dilengkapi berbagai fasilitas. Karena itu, penerimaan siswa akan dilakukan secara selektif dengan sasaran masyarakat pada kelompok desil 1, serta maksimal desil 2 dan 3.

“Karena fasilitasnya lengkap, kita akan selektif untuk kemudian, apa namanya, masyarakat di desil 1, maksimal di desil 2 dan 3. Ya, gitu,” katanya.

Terkait lokasi, Sukirman menyebut rencana pembangunan berada di Kecamatan Kedungwuni, tepatnya di bekas pasar darurat wilayah Desa Wayangan. Lokasi tersebut membutuhkan lahan dengan luasan cukup besar, sekitar 8 hektare.

“Di Kecamatan Kedungwuni, di bekas Pasar darurat, karena membutuhkan luasan yang cukup lumayan, sekitar 8 hektare,” ujarnya.

Sukirman juga menegaskan, keberadaan Sekolah Rakyat tidak semata-mata untuk memberikan pendidikan kepada anak dari keluarga miskin. Menurutnya, program tersebut memiliki tujuan jangka panjang untuk memutus generasi kemiskinan.

“Sebenarnya tujuannya adalah untuk memutus generasi kemiskinan,” katanya.

Ia menjelaskan, pendidikan di Sekolah Rakyat difasilitasi hingga jenjang SMA. Selain anak, kondisi keluarga juga menjadi bagian yang diperhatikan, termasuk perkembangan ekonomi rumah tangga dan kondisi rumah orang tua.

“Karena dalam sekolah itu difasilitasi sampai SMA, SD, SMP, SMA. Lalu kemudian, rumah tangganya atau orang tuanya juga kita perhatikan bagaimana kemudian perkembangan ekonominya dan seterusnya, termasuk rumahnya. Itu satu kesatuan,” ujar Sukirman.

“Jadi, tidak hanya anaknya saja sekolah. Nah, ini jangka panjang. Arahan Presiden adalah untuk memutus kemiskinan ini. Betul-betul generasi muda yang baru itu adalah generasi yang sudah mapan, sehingga yang belakangan sudah miskin tinggal kita proses berikutnya,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Suprayitno mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo. Untuk Kabupaten Pekalongan, Plt Bupati menyambut baik program tersebut.

Suprayitno mengatakan, pada 29 September 2026, Plt Bupati Pekalongan bersama tim dari Kabupaten Pekalongan melakukan paparan kepada Wakil Menteri Sosial dengan membawa proposal pembangunan Sekolah Rakyat. Menurutnya, usulan tersebut mendapat persetujuan dari Wakil Menteri Sosial.

“Untuk Sekolah Rakyat itu merupakan termasuk program strategis nasional pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Untuk Kabupaten Pekalongan, Pak Plt Bupati menyambut baik. Artinya, program ini pada tanggal 29 September yang lalu, Bapak Plt Bupati beserta tim dari Kabupaten Pekalongan, setelah paparan dengan Pak Wamensos, beliau diterima dan sekaligus paparan membawa proposal yang pada intinya Pak Wamen menyetujui kaitan dengan usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pekalongan,” kata Suprayitno, Selasa (6/10/2026).

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat nantinya mencakup tiga jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA. Masing-masing jenjang direncanakan memiliki tiga rombongan belajar.

“Untuk sekolah kita nanti ada tiga jenjang pendidikan, dari SD, SMP, kemudian SMA, yang masing-masing tiga rombel. Kalau ditotal berarti sekitar 1.080 anak,” ujarnya.

Untuk tahapan pelaksanaan, Suprayitno mengatakan kelengkapan dokumen ditargetkan selesai pada Oktober 2026. Setelah itu, Pemkab menunggu persetujuan dan keputusan dari Kementerian Sosial terkait waktu pembangunan konstruksi.

“Untuk timeline, jadi kita nanti ditarget, kaitan dengan kelengkapan dokumen, ditarget di Oktober ini dokumen lengkap. Kemudian kita nunggu ACC dan keputusan dari Kementerian Sosial, kaitan dengan nanti akan dibangun konstruksi kapan,” katanya.

Suprayitno menyebut harapan Plt Bupati, Sekolah Rakyat sudah terbangun dan dapat mulai merekrut siswa pada 2027. Namun, pelaksanaan tetap menunggu timeline dari pemerintah pusat karena pembangunan konstruksi dan kelengkapannya berasal dari pusat.

“Harapan Bapak Plt Bupati, harapannya tahun 2027 itu sudah terbangun dan kalau bisa, sudah merekrut siswa, harapan beliau,” ujarnya.

“Tapi tinggal kita nanti nunggu timeline dari pusat, karena nanti baik konstruksi maupun kelengkapannya itu semua dari pusat. Kita menunggu,” lanjutnya.

Untuk kriteria siswa, Suprayitno mengatakan ketentuan saat ini menetapkan sasaran dari kelompok desil 1 dan desil 2.

“Untuk siswa, kita nanti yang boleh sekolah, ini untuk ketentuan yang sekarang. Enggak tahu nanti ke depannya, tapi untuk ketentuannya di desil 1 dan desil 2. Jadi, masyarakat yang betul-betul miskin,” katanya.

Terkait calon lokasi, Suprayitno menyebut lahan yang diusulkan berada di Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni.

Suprayitno juga mengimbau masyarakat yang masuk kategori desil 1 dan 2 serta memiliki anak usia sekolah mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti pendaftaran Sekolah Rakyat.

“Pesan kami kepada masyarakat, terutama masyarakat yang tergolong di desil 1 maupun 2, kalau memang ada putra-putrinya yang usia sekolah, usia sekolah SD, SMP maupun SMA, itu nanti bisa mulai sekarang dipersiapkan untuk bisa mendaftar nanti di Sekolah Rakyat,” katanya.

Ia menegaskan, program tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

“Saya kira itu kaitan dengan Sekolah Rakyat. Kita tunggu bersama-sama komitmen Bapak Plt Bupati untuk memutus rantai kemiskinan dari pendidikan,” ujarnya.

Artikel Pemkab Pekalongan Siapkan Sekolah Rakyat, Ditargetkan Beroperasi 2027 dan Tampung 1.080 Siswa pertama kali tampil pada Berita Indo.

Mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur,”peringatan tahun ini menjadi momentum untuk kembali meneguhkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pelaksanaan tugas dan pembinaan di lingkungan pemasyarakatan.

Kepala Rutan Kelas IIA Pekalongan, Nanang Adi Susanto, bertindak sebagai inspektur upacara. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib dan khidmat, diawali dengan mengheningkan cipta, dilanjutkan pembacaan Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Naskah Ikrar, hingga doa.

Usai upacara, Nanang menekankan pentingnya menjadikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila bukan sekadar seremoni, tetapi juga sebagai pengingat untuk terus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas maupun berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari.

“Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi kita untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Semoga semangat persatuan dan kebersamaan terus terjaga di lingkungan Rutan Pekalongan,” ujar Nanang.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat rasa kebersamaan di lingkungan Rutan Pekalongan. Tidak hanya bagi jajaran petugas, tetapi juga bagi peserta MagangHub dan WBP yang turut mengikuti seluruh rangkaian upacara.Melalui peringatan ini, Rutan Pekalongan menegaskan komitmennya untuk terus menumbuhkan semangat persatuan, kebangsaan, dan kebersamaan sebagai bagian dari kehidupan di lingkungan pemasyarakatan.

Artikel Rutan Pekalongan Kobarkan Semangat Persatuan Lewat Upacara Hari Kesaktian Pancasila pertama kali tampil pada Berita Indo.

memastikan proses seleksi akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dan menggandeng lembaga independen yang kredibel.

Langkah ini diambil setelah mayoritas kepala desa di Kabupaten Batang sepakat meminta Pemkab untuk memfasilitasi dan menyelenggarakan ujian seleksi secara terpusat di tingkat kabupaten.

“Di Permendagri, pemerintah daerah sebenarnya hanya wajib memberikan rekomendasi rekrutmen di tingkat desa. Namun, dari hasil rapat, mayoritas kepala desa berharap seleksi diselenggarakan di tingkat Pemkab untuk meminimalisir conflict of interest dan mencegah konflik sosial di masyarakat,” ujar Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan.

Sistem CAT dan Kolaborasi Lembaga Kredibel

Untuk menjamin transparansi, porsi terbesar penilaian rekrutmen perangkat desa akan berbasis pada sistem CAT. Pemkab Batang berjanji tidak akan ada praktik titip-menitip calon maupun manipulasi nilai.

“Kami pastikan dari sisi pemerintah daerah tidak akan ada titip-titipan atau atur-atur nilai. Oleh sebab itu, kita mencari lembaga yang benar-benar kredibel untuk menyelenggarakan tes ini, baik dari kampus-kampus negeri maupun Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Mabes Polri,” tegas M. Faiz Kurniawan.

Kebutuhan Tinggi dan Imbauan Partisipasi Masyarakat

Pengisian posisi perangkat desa ini dinilai sudah sangat mendesak mengingat banyaknya formasi yang kosong cukup lama, sementara beban pelayanan kepada masyarakat terus berjalan.

Masyarakat yang memenuhi syarat diimbau untuk ikut serta dan mempersiapkan diri dengan baik tanpa tergiur oleh oknum-oknum yang menjanjikan kelulusan.

“Regulasinya sedang disiapkan oleh Dispermasdes dan kita berharap bisa dilaksanakan secepatnya. Silakan masyarakat berpartisipasi aktif, prosesnya akan kita buka secara transparan,” pungkasnya.

Artikel Cegah Suap dan Pungli Faiz Bupati Batang , Tegaskan Rekrutmen Perangkat Desa Gunakan CAT pertama kali tampil pada Berita Indo.

Dengan suasana tertib dan penuh konsentrasi, para peserta mengerjakan sejumlah soal dari tiga mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dan Muatan Lokal. Setiap mata pelajaran diberikan waktu pengerjaan selama 40 menit.

Pelaksanaan ujian turut mendapat pendampingan dari Heru, petugas pelayanan tahanan sekaligus pendamping kegiatan pembelajaran. Peserta MagangHub bidang pelayanan tahanan juga ikut membantu memastikan seluruh rangkaian UTS berjalan dengan tertib dan lancar.

Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya Rutan Pekalongan dalam membuka akses pendidikan bagi WBP.

Kepala Rutan Pekalongan melalui Heru menyampaikan bahwa UTS merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembelajaran peserta Program Paket A.

“Pelaksanaan UTS ini menjadi bagian dari proses pembelajaran bagi WBP yang mengikuti Program Paket A. Selain sebagai evaluasi terhadap materi yang telah dipelajari, kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya Rutan Pekalongan dalam mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi WBP,” ujarnya.

Pendidikan di lingkungan pemasyarakatan menjadi salah satu bagian dari proses pembinaan yang terus dikembangkan. Melalui Program Paket A, WBP tetap memiliki kesempatan untuk belajar, mengembangkan pengetahuan, serta memperoleh pendidikan meskipun tengah menjalani masa pembinaan.

Rutan Pekalongan berkomitmen untuk terus mendukung keberlangsungan kegiatan pendidikan bagi WBP sebagai bagian dari proses pembinaan yang berkelanjutan. Diharapkan, kesempatan belajar yang diberikan dapat menjadi bekal positif bagi WBP untuk menatap kehidupan setelah menyelesaikan masa pembinaan.

Artikel Rutan Pekalongan Gelar UTS Paket A, 21 WBP Ikuti Evaluasi Pembelajaran pertama kali tampil pada Berita Indo.

Peristiwa itu terjadi pada Jumat (25/9/2026) petang sekira pukul 18.30 wib.

Kapolsek Wonopringgo AKP Adhi Agung P., A.Md saat dikonfirmasi membenarkan adanya pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah (problem solving) yang melibatkan warga dan perangkat desa setempat tersebut.

“Unit Reskrim Polsek Wonopringgo telah melaksanakan kegiatan problem solving terkait peristiwa dugaan tindak pidana pencurian ringan tabung gas elpiji 3 kg. Mediasi digelar atas permintaan dari pihak korban maupun para terduga pelaku,” ujarnya, Sabtu (26/9/2026).

AKP Agung menceritakan, kejadian bermula saat korban yang merupakan pedagang bakso, baru saja kembali ke warungnya usai membeli saus. Saat tiba, korban mendapati terduga pelaku berinisial F (31) sedang melepas dan mengambil tabung gas elpiji 3 kg dari kompor di dalam warung.

Melihat aksi tersebut, korban langsung mengamankan F. Kegaduhan itu membuat saksi keluar dari dalam warung dan ikut mengamankan rekan F, seorang perempuan berinisial LNF (34). Tak lama berselang, warga sekitar berdatangan ke lokasi.

Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Kepala Desa Jetaklengkong yang mengetahui kejadian tersebut langsung menghubungi pihak Polsek Wonopringgo.

“Mendapatkan laporan masyarakat, anggota Polsek Wonopringgo bergerak cepat mendatangi TKP. Petugas langsung mengamankan kedua terduga pelaku beserta barang bukti ke Mapolsek Wonopringgo agar terhindar dari potensi amuk massa,” jelas AKP Adhi.

Selain mengamankan satu buah tabung gas elpiji 3 kg, polisi juga mengamankan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa pelat nomor milik terduga pelaku.

Setibanya di Mapolsek Wonopringgo, petugas memfasilitasi proses mediasi yang dihadiri oleh korban, kedua terduga pelaku, serta disaksikan langsung oleh Kepala Desa Jetaklengkong dan Perangkat Desa Kebonagung.

“Dari hasil pemeriksaan dan musyawarah, dicapai kesepakatan damai yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama. Korban telah memaafkan dan kedua belah pihak menganggap permasalahan ini telah selesai secara kekeluargaan,” pungkas Kapolsek Wonopringgo.

Artikel Curi Tabung Gas 3 Kg di Warung Bakso, Dua Terduga Pelaku Berakhir Damai Lewat Mediasi Polisi pertama kali tampil pada Berita Indo.

Artikel Pelita Jaya Elektrik Pekalongan, Pusat Grosir Lampu dan Alat Listrik yang Cocok untuk Mulai Usah pertama kali tampil pada Berita Indo.

Rizal mengatakan pembahasan anggaran antara Komisi VI DPR RI dan Kementerian Koperasi telah disepakati pada Agustus. Menurut dia, kesepakatan tersebut menjadi bagian dari proses menuju penetapan APBN 2027.

“Jadi anggaran untuk Kementerian Koperasi itu sebenarnya sudah disepakati antara anggota dan juga Kementerian Koperasi itu di Agustus,” kata Rizal.

Ia menyebut dalam anggaran tersebut terdapat spesifikasi khusus untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Karena itu, menurutnya, perhatian berikutnya perlu diarahkan pada kesiapan pelaksanaan program di lapangan.

Rizal mengatakan koordinasi yang masih perlu diselesaikan berada antara Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan. Ia menegaskan Agrinas memiliki dua entitas, yakni Agrinas Pangan dan Agrinas Palma, dengan Agrinas Pangan yang berkaitan dengan program Koperasi Merah Putih.

“Yang sedang diatur secara internal adalah antara Kementerian Koperasi dengan PT Agrinas Pangan,” ujarnya.

Menurut Rizal, Komisi VI DPR RI juga berupaya meminta penjelasan dari Agrinas Pangan mengenai manajemen dan pelaksanaan program tersebut. Ia mengakui upaya tersebut belum berjalan mudah, tetapi Komisi VI disebut tetap akan mengawalnya.

“Kita dari Komisi VI mau panggil Agrinas Pangan. Nggak tahu nih kok susah banget. Komisi VI juga agak sulit, tapi prinsipnya kita tidak mau nyerah,” kata dia.

Rizal menilai Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah yang perlu dijalankan secara serius. Ia mengatakan program tersebut memiliki tujuan yang baik, tetapi pelaksanaan yang tidak tepat dapat menimbulkan persoalan dalam penggunaan anggaran.

“Program ini sebenarnya bagus, cuma kalau pelaksanaannya tidak benar, ya kasihan pemerintah nanti untuk pertanggungjawaban manajer-manajer yang sudah direkrut tapi enggak kerja-kerja juga,” ujarnya.

Ia juga menyoroti keberadaan para manajer koperasi yang sebelumnya telah mengikuti pendidikan. Menurut Rizal, para manajer tersebut tetap akan digunakan dan direkrut, sedangkan persoalan yang masih dinantikan berkaitan dengan waktu pelaksanaan program.

“Manajer-manajer yang kemarin juga ikut pendidikan itu tetap, itu pasti akan tetap dipakai, direkrut, cuma waktunya saja,” katanya.

Karena itu, Rizal meminta koordinasi antara Kementerian Koperasi dan Agrinas Pangan segera diselesaikan agar program dapat berjalan. Ia menilai percepatan diperlukan agar alokasi anggaran yang telah disiapkan tidak sia-sia.

“Harus cepat ini, harus jalan. Antara Agrinas dengan Kementerian Koperasi itu harus sepakat, jalan cepat. Kalau enggak, anggaran yang terbuang kan sayang sekali,” ujar Rizal.

Namun, Rizal menekankan percepatan tidak boleh mengorbankan ketepatan pelaksanaan. Baginya, program tidak cukup hanya segera berjalan, tetapi harus memiliki mekanisme pelaksanaan yang jelas dan benar.

“Cepat jalan tapi yang benar jalannya. Jangan jalan tapi enggak benar,” kata politikus PKS tersebut.

Untuk wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) X Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang, Rizal mengatakan akan terus mengawasi pelaksanaan program tersebut.

“Khusus untuk Dapil X saya akan awasin terus,” ujarnya.

Sementara untuk Kota Pekalongan, Rizal menyebut ada pembahasan mengenai penyesuaian ukuran fasilitas Koperasi Merah Putih. Ia mengatakan pihaknya telah meminta agar kebutuhan lahan dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan ruang.

“Untuk Kota Pekalongan, Koperasi Merah Putih mungkin enggak 600 meter ya. Kita sudah minta yang 400 meter karena kota kecil-kecil kan? Tapi bertingkat aja,” katanya.

Meski ukuran atau bentuk bangunan dapat disesuaikan, Rizal menegaskan fasilitas yang dibangun tetap diperuntukkan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Fasilitasnya tetap kopdes,” ujar Rizal

Artikel DPR RI Rizal Bawazier Soroti Koperasi Desa Merah Putih: Anggaran Sudah Disepakati, Tinggal Eksekusi pertama kali tampil pada Berita Indo.

Lintasan tersebut mengelilingi lapangan sepak bola dan dibangun melalui dukungan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL/CSR) BNI, dengan fasilitasi Anggota DPR RI Komisi VI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah X, Rizal Bawazier.

Rizal Bawazier mengatakan fasilitas tersebut menjadi CSR pertama dari BUMN yang diterimanya dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR RI Komisi VI.

“Ini terus terang fasilitas CSR pertama dari BUMN saya sebagai anggota DPR RI untuk Komisi VI. Saya sangat bersyukur, hasilnya bagus sekali,” kata Rizal saat peresmian jogging track di Limpung.

Menurut dia, fasilitas tersebut tidak hanya ditujukan bagi warga Desa Limpung. Jogging track itu diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat dari wilayah sekitar, termasuk kecamatan penyangga Limpung.

Karena itu, Rizal meminta masyarakat ikut menjaga dan merawat fasilitas olahraga tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Saya berharap apa yang telah diberikan oleh BUMN sebagai mitra kita dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat, dijaga, dipelihara jogging track ini dan dimanfaatkan dengan baik,” ujarnya.

Rizal juga menyampaikan apresiasi kepada BNI yang mendukung pembiayaan pembangunan fasilitas tersebut. Ia turut mengapresiasi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Limpung yang terlibat dalam proses pembangunannya.

Jogging track sepanjang sekitar 400 meter itu mengitari Lapangan Cokronegoro. Kehadirannya sekaligus memberi alternatif bagi warga yang sebelumnya berolahraga dengan memanfaatkan jalan maupun kawasan Alun-alun Limpung.

Kepala Desa Limpung Ibnu Kamil Muhammad Rum mengatakan, sebelum tersedia lintasan tersebut, area di sekitar lapangan masih berupa tanah dan rumput.

“Di sini tadinya cuma tanah, rumput-rumput, tanah,” kata Ibnu.

Warga yang ingin berolahraga, lanjut dia, sebelumnya banyak memanfaatkan jalan atau Alun-alun Limpung. Namun, aktivitas olahraga di alun-alun dinilai semakin kurang nyaman karena keberadaan pedagang kaki lima.

“Makanya telah kita alihkan di sini para penikmat olahraga,” ujarnya.

Menurut Ibnu, keberadaan jogging track memberikan ruang yang lebih khusus bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas fisik. Ia berharap fasilitas tersebut digunakan sekaligus dirawat bersama oleh masyarakat.

“Rakyat tinggal merawat dan memanfaatkannya untuk kesehatan,” katanya.

Nama Lapangan Cokronegoro sendiri berkaitan dengan sejarah Desa Limpung. Ibnu menjelaskan, Cokronegoro dikenal sebagai tokoh yang disebut sebagai pendiri Desa Limpung.

Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, Cokronegoro merupakan prajurit Pangeran Diponegoro yang kemudian membuka permukiman di wilayah tersebut. Nama dan jejak sejarahnya, kata Ibnu, masih dapat ditemukan melalui prasasti serta makam Cokronegoro di makam desa.

Sementara itu, Branch Manager BNI Limpung Edi Susanto mengatakan pembangunan jogging track tersebut merupakan hasil kolaborasi antara BNI dan Rizal Bawazier.

“Dari BNI terutama mengucapkan terima kasih untuk kolaborasinya dengan Pak Dewan. Akhirnya jogging track di Limpung terealisasi,” kata Edi.

Ia berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat Desa Limpung maupun warga dari wilayah sekitar.

Edi juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga fasilitas bersama, terutama kebersihan lingkungan di sekitar jogging track.

“Harapan dari kami semoga ini bisa bermanfaat dan warga masyarakat bisa melakukan aktivitas di tempat ini untuk bisa menjaga kebersamaannya, terutama untuk sampah-sampahnya,” ujarnya.

Tokoh masyarakat Limpung Tri Teguh turut menyampaikan apresiasi atas hadirnya fasilitas olahraga tersebut. Ia menilai jogging track dapat menjadi tambahan ruang publik bagi aktivitas masyarakat.

Tri juga mengapresiasi kolaborasi antara Rizal Bawazier dan BNI dalam menghadirkan fasilitas tersebut.

“Mudah-mudahan sekali lagi beliau lebih banyak lagi memberikan manfaatnya buat masyarakat khususnya di Dapil 10 ini, Pekalongan Kota, Pekalongan, Pemalang, dan Kabupaten Batang,” kata Tri.

Dengan hadirnya lintasan sepanjang 400 meter tersebut, Lapangan Cokronegoro tidak hanya menjadi ruang untuk aktivitas olahraga sepak bola. Area itu kini memiliki fasilitas tambahan yang dapat digunakan warga untuk berjalan maupun berlari tanpa harus berbagi ruang dengan lalu lintas kendaraan di jalan umum

Artikel DPR Rizal Bawazier Fasilitasi CSR BNI, Limpung Kini Punya Jogging Track pertama kali tampil pada Berita Indo.

’ dan doa bersama di lapangan Rutan, Jumat (18/9/2026) pukul 08.00 WIB. Kegiatan ini menjadi bentuk ikhtiar bersama untuk memohon turunnya hujan sekaligus memperkuat keimanan dan kepedulian terhadap lingkungan.

Shalat Istisqa’ diikuti oleh Kepala Rutan Pekalongan Nanang Adi Susanto, jajaran pejabat struktural dan staf, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), serta peserta MagangHub laki-laki yang beragama Islam. Seluruh peserta mengikuti rangkaian ibadah dengan khidmat dalam suasana penuh kebersamaan.

Bertindak sebagai imam sekaligus khatib, Ustaz Reza Bagus dari Kementerian Agama Kota Pekalongan menyampaikan pesan keagamaan yang mengajak seluruh jamaah untuk meningkatkan ketakwaan, memperbanyak istighfar, dan melakukan introspeksi diri.

“Shalat Istisqa’ menjadi salah satu bentuk ikhtiar kita bersama untuk memohon turunnya hujan. Semoga kita juga diberikan kesadaran untuk terus memperbaiki diri dan memperbanyak istighfar,” ungkapnya dalam khutbah.

Melalui pelaksanaan ibadah tersebut, para peserta diajak untuk tidak hanya memanjatkan doa, tetapi juga menjadikan kondisi kemarau sebagai pengingat pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan.

Kepala Rutan Pekalongan, Nanang Adi Susanto, menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki makna spiritual sekaligus menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa syukur dan kepedulian bersama.

“Selain menjadi ikhtiar bersama untuk memohon hujan, kegiatan ini juga menjadi pengingat bagi kita untuk selalu bersyukur dan menjaga apa yang telah diberikan. Semoga doa yang kita panjatkan bersama membawa keberkahan bagi kita semua,” ujarnya.

Pelaksanaan Shalat Istisqa’ tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang mengarahkan satuan kerja Pemasyarakatan untuk menyelenggarakan Shalat Istisqa’ dan doa bersama sebagai respons terhadap kondisi musim kemarau serta potensi kekeringan.

Rutan Kelas IIA Pekalongan berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai rutinitas keagamaan, tetapi menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan, meningkatkan keimanan, serta menumbuhkan kesadaran seluruh jajaran dan warga binaan dalam menjaga lingkungan.

Dengan doa yang dipanjatkan bersama, kegiatan tersebut diharapkan membawa keberkahan dan menjadi pengingat bahwa upaya menjaga kehidupan serta kelestarian lingkungan perlu diiringi dengan kepedulian dan tanggung jawab bersama.

Artikel Hadapi Musim Kemarau, Rutan Pekalongan Gelar Shalat Istisqa’ dan Doa Bersama pertama kali tampil pada Berita Indo.