Beritaindo , Pekalongan -Sebuah insiden tak terduga mewarnai agenda yang berkaitan dengan kegiatan klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Pekalongan. Seorang pejabat Pemerintah Kabupaten Pekalongan sempat mendatangi lokasi pemeriksaan setelah menerima surat undangan resmi, namun belakangan diketahui bahwa dirinya bukan pihak yang sebenarnya dimaksud dalam agenda tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A dan PPKB) Kabupaten Pekalongan, Abdul Cholik, mengaku memenuhi panggilan yang diterimanya dengan datang ke Polres Pekalongan Kota. Namun setelah menjalani proses verifikasi identitas dan klarifikasi awal, petugas menemukan adanya kekeliruan dalam pemanggilan tersebut.
“Dapat undangan, cuma salah. Saya datang, tapi ternyata undangannya salah,” kata Cholik saat dimintai keterangan, Jumat(19/6/26).
Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, nama dirinya ternyata tidak termasuk dalam daftar pihak yang dijadwalkan hadir. Beberapa nama yang disebut berada dalam agenda tersebut antara lain Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Direktur PDAM, seorang notaris, Camat Bambang, serta Direktur RSUD Kraton.
Karena tidak memiliki keterkaitan dengan agenda yang dimaksud, Cholik pun diperbolehkan meninggalkan lokasi dan kembali menjalankan tugasnya seperti biasa.
Meski persoalan itu selesai dalam waktu singkat, kejadian tersebut segera menarik perhatian publik. Kesalahan pemanggilan dalam agenda yang berkaitan dengan proses klarifikasi lembaga antirasuah dinilai sebagai hal yang tidak lazim dan memunculkan berbagai tanda tanya di tengah masyarakat.
Beragam spekulasi pun bermunculan. Sebagian menduga terjadi kekeliruan administratif dalam penyusunan daftar undangan, sementara lainnya menilai kemungkinan adanya kesamaan identitas atau miskomunikasi dalam proses distribusi surat panggilan.
Kesalahan sekecil apa pun dalam proses administrasi dapat memunculkan kebingungan, bahkan menimbulkan interpretasi yang berbeda di masyarakat. Karena itu, transparansi mengenai penyebab terjadinya salah pemanggilan dinilai penting untuk mencegah berkembangnya informasi yang tidak akurat.
Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai bagaimana kekeliruan tersebut bisa terjadi. Publik pun masih menanti klarifikasi lebih lanjut agar peristiwa ini tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berkepanjangan.
