Berdasarkan pantauan awak media di lapangan pada Senin (5/10/2026) sekitar pukul 12.50 WIB, terlihat sebuah alat berat jenis excavator sedang mengeruk material tanah dan batu di lokasi yang berada di kawasan Sungai Sengkarang. Sejumlah truk juga tampak berada di sekitar lokasi, diduga untuk mengangkut material hasil pengerukan.

Aktivitas tersebut memunculkan pertanyaan mengenai perizinan, tata kelola pengambilan material sungai, serta dampaknya terhadap lingkungan. Terlebih, Sungai Sengkarang merupakan salah satu aliran sungai yang perlu mendapat perhatian, terutama ketika curah hujan tinggi dan debit air meningkat.

Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Pada Januari 2026 lalu, banjir akibat luapan Sungai Sengkarang di Kabupaten Pekalongan sempat merendam sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Wonopringgo dan Kedungwuni. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa pengelolaan sungai dan kawasan di sekitarnya perlu dilakukan secara hati-hati.

Pengambilan material berupa batu dan tanah dari aliran sungai, apabila dilakukan tanpa kajian teknis dan pengawasan yang memadai, dikhawatirkan dapat mengubah kondisi dasar sungai, memengaruhi kestabilan tebing, serta berdampak terhadap pola aliran air.

Selain persoalan dampak lingkungan, legalitas kegiatan tersebut juga perlu dipastikan. Pemeriksaan terhadap perizinan, lokasi pengerukan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan pengelolaan sumber daya air dan pertambangan menjadi penting agar aktivitas pemanfaatan material tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Masyarakat pun berhak mendapatkan kejelasan mengenai kegiatan tersebut, termasuk apakah pengerukan telah mengantongi izin yang dipersyaratkan dan apakah pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Artikel Banjir Pernah Merendam Wilayah Pekalongan, Pengambilan Material Sungai Sengkarang Jadi Sorotan pertama kali tampil pada Berita Indo.

Plt Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan, persiapan Sekolah Rakyat dilakukan setelah pihaknya mendapatkan arahan dari Wakil Menteri Sosial. Pemkab kemudian melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Sekretaris Daerah melakukan kajian terhadap aset yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan sekolah tersebut.

“Oh iya, jadi kemarin kita mendapatkan arahan dari Wamensos. Setelah TAPD atau Pak Sekda dalam hal ini yang mengatur soal aset, kita kaji asetnya dan seterusnya. Kita tampaknya mampu untuk menyiapkan lahan untuk kemudian Sekolah Rakyat ini bisa berdiri,” kata Sukirman, Rabu (30/9/2026) malam, seusai rapat paripurna.

Menurut Sukirman, pembangunan diharapkan mulai berjalan pada awal 2027 sehingga Sekolah Rakyat dapat tersedia pada tahun ajaran baru tahun tersebut. Pemkab juga telah menyiapkan sisi manajemen, termasuk menentukan masyarakat yang dapat masuk ke sekolah tersebut.

“Insyaallah awal tahun itu sudah mulai operasional pembangunan. Harapannya, tahun ajaran baru di tahun 2027 kita sudah mempunyai Sekolah Rakyat. Itu termasuk manajemennya sudah kita tata dan seterusnya, mana yang bisa masuk ke sekolah itu dan seterusnya,” ujarnya.

Sukirman menjelaskan, Sekolah Rakyat akan dilengkapi berbagai fasilitas. Karena itu, penerimaan siswa akan dilakukan secara selektif dengan sasaran masyarakat pada kelompok desil 1, serta maksimal desil 2 dan 3.

“Karena fasilitasnya lengkap, kita akan selektif untuk kemudian, apa namanya, masyarakat di desil 1, maksimal di desil 2 dan 3. Ya, gitu,” katanya.

Terkait lokasi, Sukirman menyebut rencana pembangunan berada di Kecamatan Kedungwuni, tepatnya di bekas pasar darurat wilayah Desa Wayangan. Lokasi tersebut membutuhkan lahan dengan luasan cukup besar, sekitar 8 hektare.

“Di Kecamatan Kedungwuni, di bekas Pasar darurat, karena membutuhkan luasan yang cukup lumayan, sekitar 8 hektare,” ujarnya.

Sukirman juga menegaskan, keberadaan Sekolah Rakyat tidak semata-mata untuk memberikan pendidikan kepada anak dari keluarga miskin. Menurutnya, program tersebut memiliki tujuan jangka panjang untuk memutus generasi kemiskinan.

“Sebenarnya tujuannya adalah untuk memutus generasi kemiskinan,” katanya.

Ia menjelaskan, pendidikan di Sekolah Rakyat difasilitasi hingga jenjang SMA. Selain anak, kondisi keluarga juga menjadi bagian yang diperhatikan, termasuk perkembangan ekonomi rumah tangga dan kondisi rumah orang tua.

“Karena dalam sekolah itu difasilitasi sampai SMA, SD, SMP, SMA. Lalu kemudian, rumah tangganya atau orang tuanya juga kita perhatikan bagaimana kemudian perkembangan ekonominya dan seterusnya, termasuk rumahnya. Itu satu kesatuan,” ujar Sukirman.

“Jadi, tidak hanya anaknya saja sekolah. Nah, ini jangka panjang. Arahan Presiden adalah untuk memutus kemiskinan ini. Betul-betul generasi muda yang baru itu adalah generasi yang sudah mapan, sehingga yang belakangan sudah miskin tinggal kita proses berikutnya,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Suprayitno mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo. Untuk Kabupaten Pekalongan, Plt Bupati menyambut baik program tersebut.

Suprayitno mengatakan, pada 29 September 2026, Plt Bupati Pekalongan bersama tim dari Kabupaten Pekalongan melakukan paparan kepada Wakil Menteri Sosial dengan membawa proposal pembangunan Sekolah Rakyat. Menurutnya, usulan tersebut mendapat persetujuan dari Wakil Menteri Sosial.

“Untuk Sekolah Rakyat itu merupakan termasuk program strategis nasional pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Untuk Kabupaten Pekalongan, Pak Plt Bupati menyambut baik. Artinya, program ini pada tanggal 29 September yang lalu, Bapak Plt Bupati beserta tim dari Kabupaten Pekalongan, setelah paparan dengan Pak Wamensos, beliau diterima dan sekaligus paparan membawa proposal yang pada intinya Pak Wamen menyetujui kaitan dengan usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pekalongan,” kata Suprayitno, Selasa (6/10/2026).

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat nantinya mencakup tiga jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA. Masing-masing jenjang direncanakan memiliki tiga rombongan belajar.

“Untuk sekolah kita nanti ada tiga jenjang pendidikan, dari SD, SMP, kemudian SMA, yang masing-masing tiga rombel. Kalau ditotal berarti sekitar 1.080 anak,” ujarnya.

Untuk tahapan pelaksanaan, Suprayitno mengatakan kelengkapan dokumen ditargetkan selesai pada Oktober 2026. Setelah itu, Pemkab menunggu persetujuan dan keputusan dari Kementerian Sosial terkait waktu pembangunan konstruksi.

“Untuk timeline, jadi kita nanti ditarget, kaitan dengan kelengkapan dokumen, ditarget di Oktober ini dokumen lengkap. Kemudian kita nunggu ACC dan keputusan dari Kementerian Sosial, kaitan dengan nanti akan dibangun konstruksi kapan,” katanya.

Suprayitno menyebut harapan Plt Bupati, Sekolah Rakyat sudah terbangun dan dapat mulai merekrut siswa pada 2027. Namun, pelaksanaan tetap menunggu timeline dari pemerintah pusat karena pembangunan konstruksi dan kelengkapannya berasal dari pusat.

“Harapan Bapak Plt Bupati, harapannya tahun 2027 itu sudah terbangun dan kalau bisa, sudah merekrut siswa, harapan beliau,” ujarnya.

“Tapi tinggal kita nanti nunggu timeline dari pusat, karena nanti baik konstruksi maupun kelengkapannya itu semua dari pusat. Kita menunggu,” lanjutnya.

Untuk kriteria siswa, Suprayitno mengatakan ketentuan saat ini menetapkan sasaran dari kelompok desil 1 dan desil 2.

“Untuk siswa, kita nanti yang boleh sekolah, ini untuk ketentuan yang sekarang. Enggak tahu nanti ke depannya, tapi untuk ketentuannya di desil 1 dan desil 2. Jadi, masyarakat yang betul-betul miskin,” katanya.

Terkait calon lokasi, Suprayitno menyebut lahan yang diusulkan berada di Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni.

Suprayitno juga mengimbau masyarakat yang masuk kategori desil 1 dan 2 serta memiliki anak usia sekolah mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti pendaftaran Sekolah Rakyat.

“Pesan kami kepada masyarakat, terutama masyarakat yang tergolong di desil 1 maupun 2, kalau memang ada putra-putrinya yang usia sekolah, usia sekolah SD, SMP maupun SMA, itu nanti bisa mulai sekarang dipersiapkan untuk bisa mendaftar nanti di Sekolah Rakyat,” katanya.

Ia menegaskan, program tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

“Saya kira itu kaitan dengan Sekolah Rakyat. Kita tunggu bersama-sama komitmen Bapak Plt Bupati untuk memutus rantai kemiskinan dari pendidikan,” ujarnya.

Artikel Pemkab Pekalongan Siapkan Sekolah Rakyat, Ditargetkan Beroperasi 2027 dan Tampung 1.080 Siswa pertama kali tampil pada Berita Indo.

Artikel Pelita Jaya Elektrik Pekalongan, Pusat Grosir Lampu dan Alat Listrik yang Cocok untuk Mulai Usah pertama kali tampil pada Berita Indo.

’ dan doa bersama di lapangan Rutan, Jumat (18/9/2026) pukul 08.00 WIB. Kegiatan ini menjadi bentuk ikhtiar bersama untuk memohon turunnya hujan sekaligus memperkuat keimanan dan kepedulian terhadap lingkungan.

Shalat Istisqa’ diikuti oleh Kepala Rutan Pekalongan Nanang Adi Susanto, jajaran pejabat struktural dan staf, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), serta peserta MagangHub laki-laki yang beragama Islam. Seluruh peserta mengikuti rangkaian ibadah dengan khidmat dalam suasana penuh kebersamaan.

Bertindak sebagai imam sekaligus khatib, Ustaz Reza Bagus dari Kementerian Agama Kota Pekalongan menyampaikan pesan keagamaan yang mengajak seluruh jamaah untuk meningkatkan ketakwaan, memperbanyak istighfar, dan melakukan introspeksi diri.

“Shalat Istisqa’ menjadi salah satu bentuk ikhtiar kita bersama untuk memohon turunnya hujan. Semoga kita juga diberikan kesadaran untuk terus memperbaiki diri dan memperbanyak istighfar,” ungkapnya dalam khutbah.

Melalui pelaksanaan ibadah tersebut, para peserta diajak untuk tidak hanya memanjatkan doa, tetapi juga menjadikan kondisi kemarau sebagai pengingat pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan.

Kepala Rutan Pekalongan, Nanang Adi Susanto, menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki makna spiritual sekaligus menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa syukur dan kepedulian bersama.

“Selain menjadi ikhtiar bersama untuk memohon hujan, kegiatan ini juga menjadi pengingat bagi kita untuk selalu bersyukur dan menjaga apa yang telah diberikan. Semoga doa yang kita panjatkan bersama membawa keberkahan bagi kita semua,” ujarnya.

Pelaksanaan Shalat Istisqa’ tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang mengarahkan satuan kerja Pemasyarakatan untuk menyelenggarakan Shalat Istisqa’ dan doa bersama sebagai respons terhadap kondisi musim kemarau serta potensi kekeringan.

Rutan Kelas IIA Pekalongan berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai rutinitas keagamaan, tetapi menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan, meningkatkan keimanan, serta menumbuhkan kesadaran seluruh jajaran dan warga binaan dalam menjaga lingkungan.

Dengan doa yang dipanjatkan bersama, kegiatan tersebut diharapkan membawa keberkahan dan menjadi pengingat bahwa upaya menjaga kehidupan serta kelestarian lingkungan perlu diiringi dengan kepedulian dan tanggung jawab bersama.

Artikel Hadapi Musim Kemarau, Rutan Pekalongan Gelar Shalat Istisqa’ dan Doa Bersama pertama kali tampil pada Berita Indo.

Layanan tersebut memberikan kesempatan kepada WBP untuk mengetahui berbagai informasi penting tanpa harus mengantre atau menunggu penjelasan langsung dari petugas. Mulai dari status penahanan, perolehan remisi, tahapan pembinaan, perhitungan masa pidana hingga proses pengajuan hak integrasi dapat dipantau melalui perangkat yang telah disediakan.

Kepala Subsie Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIA Pekalongan, M. Anang Saefulloh, mengatakan kehadiran layanan self service sekaligus menjadi upaya untuk membangun keterbukaan informasi dalam pelaksanaan pelayanan pemasyarakatan.

“Layanan self service yang kami tempatkan di area kunjungan ini memungkinkan WBP dan keluarga mengecek data secara transparan bersama-sama. Seluruh informasi yang ditampilkan dijamin keakuratannya karena terkoneksi langsung secara real-time dengan database pusat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” ujar Anang.

Menurutnya, kemudahan akses tersebut diharapkan membuat keluarga dapat mengetahui secara langsung perkembangan pemenuhan hak WBP. Dengan demikian, informasi mengenai proses pembinaan maupun hak integrasi tidak hanya bergantung pada penjelasan petugas, tetapi dapat dilihat sendiri berdasarkan data yang tersedia.

Kemudahan itu turut dirasakan salah seorang WBP berinisial F. Ia mengaku layanan tersebut membantunya memahami perkembangan masa pidana dan proses pemenuhan hak integrasi yang sedang dijalani.

“Tadi saya sudah coba tempelkan sidik jari. Informasinya detail, jadi saya tahu perhitungan dua pertiga masa pidana dan bisa memantau proses pengajuan hak integrasi. Ini sangat membantu karena saya bisa melihat langsung tanpa harus bertanya kepada petugas,” ungkapnya.

Pemanfaatan teknologi melalui layanan self service menjadi bagian dari langkah Rutan Kelas IIA Pekalongan dalam menghadirkan pelayanan pemasyarakatan yang lebih terbuka dan mudah diakses.

Ke depan, Rutan Kelas IIA Pekalongan berkomitmen untuk terus mengoptimalkan layanan tersebut sehingga WBP dan keluarga dapat memperoleh informasi yang cepat, akurat, transparan, serta memiliki kesempatan yang sama dalam memantau proses pemenuhan hak dan pembinaan selama menjalani masa pidana.

Artikel Tak Perlu Antre, WBP Rutan Pekalongan Kini Bisa Cek Status Penahanan dan Hak Integrasi Secara Mandiri pertama kali tampil pada Berita Indo.

Dugaan itu mencuat setelah adanya pantauan langsung di lokasi pekerjaan pada Selasa (15/9/2026). Sejumlah kondisi yang terlihat di lapangan dinilai perlu mendapat perhatian, terutama berkaitan dengan penggunaan material dan komposisi adukan pada pekerjaan pasangan batu.

Berdasarkan data yang dihimpun, pekerjaan tersebut merupakan Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan dengan Nomor SPK 02/RJ-09/PPK/VIII/2026 tertanggal 7 Agustus 2026. Pekerjaan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 dengan masa pelaksanaan selama 90 hari kalender.

Nilai kontrak pekerjaan tercatat sebesar Rp984.187.727,00, dengan kontraktor pelaksana CV Satriya Pinandhita, Pekalongan.

Saat dilakukan pemantauan, material yang digunakan untuk pekerjaan pasangan batu terlihat memiliki ukuran cukup besar. Sementara itu, adukan yang tampak mengikat antar batu terlihat relatif tipis pada sejumlah bagian.

Selain itu, proses pencampuran adukan di lokasi juga menjadi perhatian. Takaran material campuran terlihat dilakukan secara manual dan diduga belum menggunakan komposisi yang terukur secara konsisten sebagaimana mestinya.

Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena komposisi material dan kualitas adukan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kekuatan serta ketahanan konstruksi. Apabila pelaksanaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak, kualitas dan umur layanan konstruksi dikhawatirkan dapat terpengaruh.

Seorang pekerja yang ditemui di lokasi mengaku dirinya hanya sebagai pekerja biasa. Ia menyebut pelaksanaan pekerjaan di lapangan ditangani oleh seseorang bernama SL, yang disebutnya sebagai bawahan dari pihak yang dipanggil MMT.

“Saya pekerja biasa, Mas. Pelaksana di lapangan SL, bosnya MMT,” ujarnya.

Pekerja tersebut juga mengungkapkan bahwa aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) belum diterapkan secara maksimal dalam pekerjaan.

“Kalau terkait K3 tidak dipakai, itu susah, Mas, buat ambil pasir,” katanya.

Menurut keterangan pekerja, pekerjaan rehabilitasi tersebut telah berlangsung kurang lebih selama dua pekan. Namun, ia menyebut keberadaan pengawas di lokasi tidak selalu terlihat.

“Pengawasnya belum datang, biasanya tidak mesti datang,” ungkapnya.

Sorotan terhadap proyek tersebut juga datang dari Lembaga Poros Keadilan Masyarakat (LPKM) Kabupaten Pekalongan. Agus Subekti dari LPKM mempertanyakan mekanisme pengadaan pekerjaan yang menurutnya dilakukan melalui e-katalog, bukan melalui proses tender atau lelang sebagaimana yang ia pahami untuk pekerjaan dengan nilai hampir Rp1 miliar.

Agus menilai transparansi dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek pemerintah harus menjadi perhatian serius, mengingat anggaran yang digunakan merupakan uang negara.

“Anggaran hampir satu miliar dan pengadaannya menggunakan e-katalog, yang memilih salah satu penyedia. Ini harus menjadi perhatian,” ujarnya.

Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan perkara korupsi yang pernah menjerat Bupati Pekalongan. Namun, ia menegaskan bahwa pengadaan melalui e-katalog sendiri tidak serta-merta berarti terjadi pelanggaran atau pengaturan pemenang. Menurutnya, yang perlu dipastikan adalah apakah seluruh tahapan pengadaan dan pelaksanaan proyek telah berjalan sesuai ketentuan.

“Ini uang negara, jangan sampai dijadikan mainan proyek dengan memenangkan salah satu penyedia yang sudah diatur pemenangnya,” kata Agus.

LPKM juga meminta aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mencermati apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan.

“Kami berharap KPK menindaklanjuti jika memang ada indikasi pelanggaran, supaya menjadi perhatian karena masyarakat sudah resah,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak CV Satriya Pinandhita selaku kontraktor pelaksana maupun konsultan pengawas. Saat dilakukan pemantauan di lokasi tidak berada di tempat.

Artikel Proyek Jalan Pait–Blacanan Hampir Rp1 Miliar di Sorot , dari Dugaan Spek hingga Mekanisme Pengadaan pertama kali tampil pada Berita Indo.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik. Sebab, pekerjaan yang diduga menggunakan anggaran pemerintah semestinya disertai informasi yang jelas mengenai sumber dana, nilai anggaran, pelaksana, hingga waktu pelaksanaan pekerjaan.

Minimnya informasi di lokasi membuat masyarakat sulit mengetahui secara terbuka proyek tersebut sebenarnya berasal dari anggaran mana dan siapa pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Sorotan tak berhenti pada persoalan transparansi. Di lokasi pekerjaan juga ditemukan aktivitas pemasangan batu untuk memperkuat tebing. Namun, sebagian material batu yang digunakan diduga diambil dari sekitar lokasi tanpa kejelasan mengenai izin pengambilannya.

Jika dugaan tersebut benar, aktivitas pengambilan material secara sembarangan patut menjadi perhatian, terutama karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan persoalan hukum apabila tidak dilakukan sesuai ketentuan.

Persoalan semakin menarik setelah salah seorang perangkat Desa Domiyang menyebut bahwa pekerjaan tersebut bukan merupakan proyek Pemerintah Desa Domiyang, melainkan pekerjaan yang berasal dari pemerintah kabupaten.

“Pekerjaan itu bukan dari desa, tapi dari kabupaten,” ujar salah satu perangkat desa saat dikonfirmasi, Minggu (30/8/2026).

Publik perlu mengetahui secara terang: instansi mana yang menganggarkan proyek tersebut, berapa nilai kontraknya, siapa kontraktor atau pelaksananya, bagaimana proses pengadaannya, serta siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan di lapangan.

Ketiadaan papan informasi proyek semakin membuat pertanyaan tersebut sulit dijawab oleh masyarakat secara langsung di lokasi.

Sejumlah pihak berharap persoalan tersebut tidak berhenti sebagai polemik di lapangan. Aparat penegak hukum (APH) dan instansi pengawasan terkait didorong untuk turun melakukan pengecekan terhadap proyek tersebut.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan dokumen perencanaan dan kontrak, termasuk terkait sumber anggaran, volume serta spesifikasi pekerjaan, penggunaan material, hingga aspek perizinan lingkungan.

Audit juga dinilai penting untuk memastikan setiap rupiah uang negara yang digunakan dalam proyek tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Jangan sampai proyek yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru menyisakan tanda tanya mengenai penggunaan anggaran maupun dampak lingkungan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari instansi pemerintah kabupaten yang disebut sebagai pemilik pekerjaan maupun pihak pelaksana proyek terkait sumber anggaran, nilai pekerjaan, pelaksana, pengawasan, dan alasan tidak terpasangnya papan informasi proyek.

Artikel Proyek Perkuatan Tebing di Domiyang Diduga “Siluman”, Papan Proyek Tak Terpasang, Material Batu Dipertanyakan pertama kali tampil pada Berita Indo.

Sorotan tersebut muncul setelah ditemukan sejumlah kondisi di lapangan yang dinilai perlu mendapat penjelasan lebih lanjut, mulai dari tidak terlihatnya papan informasi proyek, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), penggunaan peralatan pekerjaan, hingga dugaan mekanisme pelaksanaan yang tidak sesuai dengan pola swakelola.

Ketua LPKM Kabupaten Pekalongan, Agus Subekti, meminta pihak terkait tidak menganggap persoalan tersebut sebagai hal sepele. Menurutnya, proyek yang menggunakan anggaran pemerintah harus dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu hal yang menjadi perhatian LPKM adalah tidak terlihatnya papan informasi pekerjaan di lokasi revitalisasi.

Padahal, papan informasi proyek dinilai penting sebagai sarana keterbukaan kepada masyarakat. Informasi tersebut setidaknya dapat memberikan gambaran mengenai sumber anggaran, nilai pekerjaan, volume kegiatan, waktu pelaksanaan, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan.

“Papan informasi proyek merupakan bagian dari keterbukaan informasi kepada masyarakat. Masyarakat berhak mengetahui pekerjaan yang menggunakan anggaran pemerintah, termasuk sumber anggaran dan siapa pelaksananya,” ujar Agus Subekti, Minggu (30/8/2026).

Menurut Agus, minimnya informasi di lokasi pekerjaan dapat menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi kegiatan. Karena itu, pihak yang berwenang diminta memberikan penjelasan secara terbuka.

Selain transparansi, LPKM juga menyoroti aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Berdasarkan pemantauan yang disampaikan LPKM, sejumlah pekerja disebut tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja secara memadai selama proses pekerjaan berlangsung.

Agus menilai penerapan K3 semestinya menjadi perhatian utama dalam setiap pekerjaan konstruksi, mengingat aktivitas pembangunan memiliki potensi risiko kecelakaan kerja.

“Keselamatan pekerja tidak boleh diabaikan. Kami berharap pihak pelaksana dan pengawas memastikan standar K3 diterapkan dengan baik selama pekerjaan berlangsung,” katanya.

Penggunaan peralatan dalam pekerjaan juga menjadi perhatian. Mesin pengaduk beton atau molen disebut tidak digunakan, sementara proses pencampuran material dilakukan secara manual.

LPKM meminta kondisi tersebut diperiksa untuk memastikan apakah metode yang digunakan telah sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan.

Pasalnya, kualitas pekerjaan konstruksi tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir yang terlihat secara kasatmata, tetapi juga proses dan metode pelaksanaan yang harus mengacu pada ketentuan teknis serta Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Persoalan yang paling mendapat sorotan LPKM adalah dugaan mengenai mekanisme pelaksanaan pekerjaan.

Agus menyebut pihaknya memperoleh informasi bahwa program revitalisasi tersebut seharusnya dilaksanakan dengan pola swakelola, dengan melibatkan masyarakat atau warga setempat.

Namun, dari informasi yang diperoleh di lapangan, pekerjaan tersebut diduga justru dilaksanakan oleh pihak ketiga atau kontraktor berbentuk CV.

Dari keterangan yang diperoleh, nama Irawan disebut sebagai kontraktor pelaksana. Namun, informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi dari pihak-pihak yang berwenang.

“Kalau memang ketentuannya dilaksanakan secara swakelola, tentu harus jelas mekanismenya. Kami mempertanyakan apakah pekerjaan ini benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan atau justru diborongkan kepada pihak ketiga,” ujar Agus.

LPKM menilai dugaan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dokumen maupun kondisi pekerjaan di lapangan. Pemeriksaan diperlukan agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi mengenai siapa pelaksana sebenarnya dan bagaimana mekanisme pekerjaan tersebut dijalankan.

Hingga berita ini disusun, pihak kepala sekolah maupun P2SP belum dimintai keterangan terkait berbagai persoalan yang menjadi sorotan LPKM tersebut.

Agus Subekti meminta dinas atau instansi terkait turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan revitalisasi TK tersebut.

“Kami meminta agar pekerjaan revitalisasi ini diperiksa secara menyeluruh. Jangan sampai program yang seharusnya memberikan manfaat bagi anak-anak dan masyarakat justru pelaksanaannya tidak sesuai ketentuan,” tegas Agus.

LPKM berharap persoalan tersebut segera mendapatkan klarifikasi sehingga masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program revitalisasi TK di Coprayan.

Jika dalam pemeriksaan nantinya ditemukan adanya ketidaksesuaian, LPKM meminta pihak berwenang mengambil langkah sesuai aturan yang berlaku. Sebaliknya, apabila seluruh pelaksanaan telah sesuai ketentuan, penjelasan resmi dari pihak terkait juga diperlukan untuk menjawab pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Artikel Revitalisasi TK Coprayan Buaran Disorot LPKM, Tak Ada Papan Proyek, K3 hingga Mekanisme Swakelola  pertama kali tampil pada Berita Indo.

Kegiatan perdana yang digelar Pemerintah Desa Wuled itu mendapat sambutan meriah dari masyarakat. Sebanyak 2.000 peserta tercatat mengikuti kegiatan, terdiri atas 1.500 peserta dewasa dan 500 anak-anak.

Rizal Bawazier mengaku terkejut melihat tingginya antusiasme warga dalam kegiatan tersebut. “Terus terang saya sempat kaget karena banyak sekali yang berminat dan pesertanya juga banyak,” kata Rizal.

Menurut Rizal, kegiatan olahraga menjadi salah satu cara positif mengisi momentum peringatan kemerdekaan. Ia menilai tingginya partisipasi warga menunjukkan olahraga bersama masih memiliki daya tarik kuat.

“Ini untuk acara setelah kita merayakan hari kemerdekaan. Dari minat para pelari, ternyata antusiasmenya sangat luar biasa,” ujarnya.

Rizal berharap jalan sehat tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan perdana. Ia mendorong Pemerintah Desa Wuled kembali menggelarnya tahun depan dengan penyelenggaraan yang semakin baik.

“Tahun depan kita harus laksanakan lagi, karena ini bagus sekali,” kata Rizal.

Selain menjaga semangat olahraga, Rizal mengingatkan masyarakat untuk mempertahankan sportivitas dan kebersamaan. Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar.

“Harapannya tetap menjaga sportivitas dan kebersamaan. Acara sebesar ini harus kita jaga ketenteramannya agar berjalan lancar,” ujarnya.

Kepala Desa Wuled Wasduki Djazuli mengatakan, peserta jalan sehat terbagi dalam dua kategori. Kategori anak-anak diperuntukkan bagi siswa kelas IV, V, dan VI sekolah dasar.

Sementara kategori dewasa mencakup peserta mulai jenjang SMP hingga masyarakat umum. Panitia menyiapkan rute berbeda sesuai kategori peserta.

Untuk kategori anak-anak, peserta menempuh jarak sekitar 1,8 kilometer. Adapun kategori dewasa menempuh rute sepanjang 5,6 kilometer.

Selain kegiatan olahraga, panitia menyiapkan hadiah utama senilai Rp5 juta. Berbagai doorprize juga disediakan untuk menambah semarak kegiatan.

Hadiah tambahan tersebut antara lain sepeda listrik, kulkas, mesin cuci, kipas angin, serta sejumlah hadiah lainnya. Kehadiran berbagai hadiah menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat untuk mengikuti kegiatan.

Wasduki mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam penyelenggaraan jalan sehat tersebut. Ia secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Rizal Bawazier serta para sponsor dari Pekalongan.

“Dukungan penuh dari Bapak DPR RI Rizal Bawazier dan para sponsor dari Pekalongan menjadi bagian kegiatan ini,” ujar Wasduki.

Wasduki mengatakan jalan sehat tersebut merupakan kegiatan perdana Pemerintah Desa Wuled. Karena baru pertama diselenggarakan, panitia langsung melakukan evaluasi terhadap sejumlah kekurangan.

Salah satunya berkaitan dengan kategori peserta perempuan. Setelah menemukan kebutuhan tersebut, panitia langsung melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan.

Menurut Wasduki, respons peserta terhadap langkah tersebut cukup positif. Keterbukaan panitia dalam menerima masukan juga mendapat apresiasi dari masyarakat.

“Ini pertama kali, sehingga ada kekurangan langsung kita perbaiki. Peserta sangat mengapresiasi keterbukaan panitia dalam menyikapi kekurangan,” katanya.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi agenda tahunan Desa Wuled. Evaluasi pelaksanaan perdana akan digunakan untuk meningkatkan kualitas kegiatan pada tahun berikutnya.

Wasduki juga berharap jalan sehat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Keramaian peserta dinilai membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk mereka.

“Harapannya kegiatan ini bisa meningkatkan UMKM masyarakat Kabupaten Pekalongan, terutama Desa Wuled dan sekitarnya,” ujarnya.

Menurut Wasduki, kegiatan olahraga juga dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk membangun kebiasaan hidup sehat. Khusus bagi generasi muda, aktivitas semacam ini diharapkan menjadi alternatif kegiatan yang positif.

Ia berharap kegiatan masyarakat dapat ikut menekan berbagai aktivitas negatif. Wasduki menyebut minuman keras, perjudian, dan pinjaman online sebagai persoalan yang perlu diwaspadai.

“Dengan kegiatan semacam ini, mudah-mudahan generasi kita ke depan terlepas dari miras, judi, maupun pinjol,” katanya.

Selain olahraga dan kesehatan, dampak ekonomi kegiatan mulai terlihat dari aktivitas pedagang di sekitar lokasi. Para pelaku UMKM mendapat kesempatan menjangkau konsumen dari peserta dan masyarakat yang datang.

Dengan tingginya antusiasme pada pelaksanaan perdana, Pemerintah Desa Wuled membuka peluang menjadikan jalan sehat sebagai agenda tahunan. Kegiatan tersebut diharapkan terus berkembang sebagai ruang olahraga, kebersamaan, sekaligus penggerak ekonomi warga.

Artikel Rizal Bawazier Hadiri Jalan Sehat Desa Wuled, UMKM Lokal Ikut Kebagian Berkah pertama kali tampil pada Berita Indo.

Penetapan tersangka dilakukan penyidik Kejari Kota Pekalongan pada Selasa (18/8/2026) malam. Tak hanya menetapkan status hukum, penyidik juga langsung menahan keempat tersangka dan menitipkan mereka di Rutan Kelas IIA Pekalongan.

Selain MI, tiga tersangka lainnya yakni dua pegawai aktif Perumda Tirtayasa berinisial P dan S serta seorang mantan pegawai berinisial T. Ketiganya diketahui pernah menduduki jabatan Kabag, Kasubag, hingga staf di perusahaan milik daerah tersebut.

Kasi Pidsus Kejari Kota Pekalongan, Yugo Susandi, mengatakan keputusan menetapkan keempatnya sebagai tersangka diambil setelah tim penyidik mengantongi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

“Melakukan penahanan kepada empat saksi yang pada malam ini naik statusnya menjadi tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti yang sudah kami temui, berupa barang bukti dan surat, dan hari ini juga dilakukan penahanan,” ujar Yugo, didampingi Kasi Intel Kejari Kota Pekalongan Baskoro Adi Nugroho, saat memberikan keterangan kepada wartawan, Selasa malam.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di Perumda Tirtayasa. Penyidik menemukan adanya sejumlah transaksi yang diduga tidak pernah direalisasikan, tetapi dibuat seolah-olah sebagai kegiatan pengadaan.

Tak hanya itu, penyidik juga menemukan dugaan pemalsuan voucher, salah satunya berkaitan dengan biaya perawatan kendaraan operasional.

“Pengadaan fiktif terkait pengadaan barang dan jasa, termasuk juga di dalamnya terkait dengan pemalsuan voucher perawatan kendaraan operasional dan lain-lainnya,” kata Yugo.

Dugaan perbuatan melawan hukum itu terjadi dalam rentang 2022 hingga 2023. Dari hasil perhitungan sementara, kerugian negara yang ditimbulkan diperkirakan mencapai sekitar Rp2,7 miliar.

“Kerugiannya sekitar kurang lebih Rp2,7 miliar,” ungkapnya.

Kasus tersebut bukan perkara yang baru ditangani Kejari Kota Pekalongan. Proses penyelidikan telah dimulai sejak Februari 2024. Setelah dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan, perkara kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan pada April 2025.

Pada Selasa (18/8/2026), pemeriksaan terhadap keempat tersangka berlangsung secara maraton sejak pagi hingga sekitar pukul 20.00 WIB. Mereka diperiksa oleh penyidik Pidsus dengan didampingi penasihat hukum masing-masing.

Sebelum dilakukan penahanan, kondisi kesehatan keempat tersangka juga diperiksa oleh tim medis Kejari Kota Pekalongan. Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan dan administrasi penetapan tersangka selesai, keempatnya kemudian dibawa ke Rutan Kelas IIA Pekalongan.

Kejari Kota Pekalongan memastikan penyidikan masih terus berjalan. Tim penyidik masih mendalami rangkaian dugaan penyimpangan tersebut guna mengungkap secara menyeluruh mekanisme pengadaan fiktif, aliran dana, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara yang diduga merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah itu.

Artikel Dugaan Korupsi Rp2,7 Miliar di PDAM Kota Pekalongan, Mantan Dirut dan Pegawai Resmi Tersangka pertama kali tampil pada Berita Indo.