Narasi tersebut mengaitkan Andi dengan sejumlah aktivis mahasiswa, akademisi, tokoh nasional, hingga kelompok purnawirawan. Ia bahkan dituding ikut mengarahkan konsolidasi dengan memanfaatkan sejumlah isu untuk meningkatkan tekanan politik terhadap pemerintah dan aparat keamanan.

Namun, berbagai tudingan tersebut masih berada dalam ranah narasi dan polemik yang berkembang. Kemunculan nama seseorang dalam sebuah jaringan atau pertemuan tidak serta-merta membuktikan keterlibatan langsung dalam aksi kericuhan yang terjadi.

Andi, yang disebut telah berusia sekitar 80 tahun, dikenal memiliki perjalanan panjang di dunia usaha. Namanya juga pernah dikaitkan dengan lingkungan bisnis almarhum pengusaha minyak Arifin Panigoro. Di luar aktivitas bisnis, ia dikenal aktif membangun relasi di berbagai bidang, termasuk kegiatan sosial dan kebudayaan.

Latar belakang itu disebut menjadi salah satu alasan mengapa Andi memiliki jaringan yang cukup luas, mulai dari kalangan pengusaha, aktivis, hingga tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang.

Pertemuan di Ciputat Timur

Dalam narasi yang beredar, sejumlah pertemuan disebut berlangsung di kediaman Andi di kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Pertemuan itu dikabarkan terjadi dalam rentang Juli hingga awal Agustus 2026, menjelang meningkatnya intensitas aksi mahasiswa di sejumlah daerah.

Sejumlah aktivis dari berbagai kampus disebut hadir atau dikaitkan dengan rangkaian konsolidasi tersebut. Nama kelompok dari Universitas Muhammadiyah Jakarta serta Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI turut muncul dalam narasi yang berkembang.

Andi disebut menggunakan sejumlah isu sebagai pintu masuk untuk membangun perhatian dan menggalang dukungan. Salah satu isu yang disebut dalam narasi tersebut berkaitan dengan Febri Adriansyah.

Selain itu, muncul pula tudingan mengenai adanya pendataan terhadap aset sejumlah pejabat Polri, khususnya di wilayah Jakarta Selatan. Pendataan itu, menurut narasi yang beredar, dikaitkan dengan kemungkinan eskalasi situasi apabila demonstrasi berkembang menjadi kericuhan.

Meski demikian, tudingan tersebut memerlukan pembuktian lebih lanjut dan tidak dapat langsung dipandang sebagai fakta tanpa adanya konfirmasi dari pihak-pihak terkait.

Jaringan Aktivis hingga Purnawirawan

Narasi mengenai dugaan jaringan Andi tidak hanya berhenti pada kelompok mahasiswa. Sejumlah nama dari kalangan akademisi, aktivis, dan purnawirawan juga disebut memiliki keterkaitan dalam lingkaran konsolidasi tersebut.

Nama Feri Amsari dan Tiyo Ardianto, misalnya, muncul dalam narasi yang mengaitkan sejumlah aktivis dan akademisi dengan dinamika gerakan. Dari kalangan purnawirawan, nama Mayjen TNI Purn Soenarko serta Ahmad Khozinudin juga turut disebut.

Selain Andi, seorang staf bernama Rendi dikabarkan memiliki peran dalam membantu menghubungkan berbagai elemen. Dalam narasi yang sama, Rendi juga disebut ikut mengelola dukungan terhadap sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan gerakan.

Persoalan dugaan pendanaan kemudian menjadi salah satu bagian paling sensitif dalam polemik tersebut. Sejumlah kelompok disebut memperoleh dukungan melalui jaringan yang dikaitkan dengan Andi dan orang-orang di sekitarnya. Namun, hingga terdapat bukti dan konfirmasi yang dapat diverifikasi, dugaan mengenai aliran dana itu tetap harus diperlakukan sebagai klaim yang belum terbukti.

Dikaitkan dengan Jejak Reformasi 1998

Menariknya, narasi yang berkembang juga mencoba menarik garis hubungan antara dinamika aksi saat ini dengan pengalaman Andi pada masa Reformasi 1998.

Andi disebut memiliki kedekatan dengan gerakan mahasiswa sejak periode tersebut. Dalam cerita yang beredar, ia bahkan diklaim pernah meninggalkan aktivitas profesionalnya untuk terlibat dalam gerakan yang berkembang menjelang tumbangnya pemerintahan Orde Baru.

Namanya juga disebut pernah dipercaya sebagai “panglima lapangan” Kelompok Jenggala. Kelompok itu dikaitkan dengan jaringan eks aktivis 1960-an dan lingkungan pengusaha Arifin Panigoro yang pada masa itu disebut memiliki perhatian terhadap perkembangan gerakan mahasiswa.

Jejak historis inilah yang kemudian digunakan untuk membangun dugaan bahwa Andi memiliki pengalaman panjang dalam membaca, membangun, dan mengorganisasi jaringan gerakan.

Namun, keterlibatan seseorang dalam peristiwa politik masa lalu tentu tidak secara otomatis membuktikan keterlibatannya dalam peristiwa yang terjadi pada 2026.

Di Tengah Eskalasi Demonstrasi

Rangkaian aksi mahasiswa sepanjang Agustus 2026 berlangsung di tengah situasi politik nasional yang dinamis. Demonstrasi terjadi di sejumlah daerah dengan tingkat eskalasi yang berbeda-beda, sementara sebagian aksi dilaporkan berkembang menjadi kericuhan.

Di tengah kondisi tersebut, muncul berbagai narasi mengenai kemungkinan adanya koordinasi yang lebih luas di balik aksi. Salah satunya adalah dugaan bahwa sejumlah kelompok tidak bergerak secara sepenuhnya spontan, melainkan memiliki titik-titik konsolidasi dan jaringan komunikasi yang saling terhubung.

Nama Andi Sahrandi kemudian menjadi salah satu figur yang paling sering disebut dalam narasi tersebut.

Polemik pun berkembang bukan hanya mengenai siapa yang berada di lapangan, tetapi juga mengenai kemungkinan adanya tokoh-tokoh yang memiliki peran dalam membangun komunikasi, mempertemukan kelompok, atau memberikan dukungan terhadap gerakan.

Meski demikian, penting untuk membedakan antara fakta yang telah terverifikasi, dugaan, dan narasi yang masih berkembang. Penyebutan nama seseorang dalam sebuah pertemuan atau jaringan tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa orang tersebut terlibat dalam tindakan kekerasan maupun kericuhan.

Hingga kini, dugaan mengenai peran Andi Sahrandi dalam konsolidasi aksi mahasiswa Agustus 2026 masih menjadi bagian dari polemik yang berkembang. Latar belakangnya sebagai pengusaha senior dengan jaringan luas, ditambah jejak keterlibatannya dalam dinamika sosial dan politik pada masa lalu, membuat namanya menjadi sorotan dalam perbincangan mengenai siapa saja yang berada di balik konsolidasi berbagai kelompok tersebut.

Pada akhirnya, setiap dugaan mengenai peran, jaringan, maupun aliran dukungan membutuhkan pembuktian dan konfirmasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, berbagai informasi yang beredar tetap harus ditempatkan secara proporsional sebagai bagian dari narasi yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Artikel Nama Andi Sahrandi Mencuat dalam Narasi Konsolidasi Aksi Mahasiswa Agustus 2026 pertama kali tampil pada Berita Indo.

Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan aset militer bersejarah yang sebelumnya dioperasikan oleh Angkatan Laut Italia. Setelah resmi bergabung dengan Indonesia, kapal ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan operasi laut, mendukung misi kemanusiaan, serta memperkuat kesiapan TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan nasional.

Untuk memastikan kapal dapat langsung beroperasi secara optimal, TNI Angkatan Laut telah melakukan berbagai persiapan. Salah satunya dengan mengirim 100 personel ke Italia guna mengikuti pelatihan intensif yang mencakup teori maupun praktik pengoperasian kapal induk. Program tersebut bertujuan membekali prajurit dengan kemampuan teknis dan operasional sehingga mereka siap mengawaki Giuseppe Garibaldi sejak pelayaran menuju Indonesia hingga bertugas di perairan nasional.

Tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah juga mempercepat pembangunan dan penyesuaian berbagai fasilitas pendukung. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian utama adalah Pangkalan TNI AL (Lanal) Lampung, yang dipilih sebagai salah satu titik sandar strategis bagi kapal induk tersebut.

Pengembangan fasilitas di pangkalan itu meliputi peningkatan infrastruktur dermaga, dukungan logistik, hingga kesiapan sarana pemeliharaan kapal. Langkah ini dinilai penting agar operasional Giuseppe Garibaldi dapat berjalan secara efektif setelah resmi bergabung dengan armada TNI AL.

Kementerian Pertahanan menargetkan seluruh pembangunan fasilitas pendukung selesai sebelum kedatangan kapal pada September 2026. Dengan demikian, seluruh aspek operasional, mulai dari personel, infrastruktur, hingga sistem pendukung lainnya, telah siap menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI pada Oktober 2026.

Kehadiran Giuseppe Garibaldi diharapkan menjadi tonggak baru dalam modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia. Selain memperkuat daya gentar pertahanan nasional, kapal induk ini juga diharapkan meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menjaga keamanan jalur pelayaran strategis, melaksanakan operasi gabungan, hingga mendukung misi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana di kawasan.

Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Indonesia bersiap memasuki babak baru dalam penguatan kekuatan maritim nasional melalui kehadiran kapal induk pertamanya.

Artikel Indonesia Bersiap SaImbut Kapal Induk Pertama, Giuseppe Garibaldi Tiba September 2026 pertama kali tampil pada Berita Indo.

Dalam program Economic with Rully Kurniawan, sejumlah narasumber menilai pemerintah saat ini berada dalam posisi yang tidak mudah.

“Perlambatan ekonomi membuat ruang fiskal semakin sempit, sementara kebutuhan belanja negara terus meningkat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah mencari berbagai cara untuk menjaga penerimaan negara,” jelasnya.

Namun demikian, Menteri Keuangan menegaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan final mengenai kebijakan pajak JHT. Pemerintah masih menunggu data dari BPJS Ketenagakerjaan sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Direktur Eksekutif Indonesian Tax Care, Basuki Widodo, menilai persoalan utama bukan semata besarnya pajak, melainkan arah sistem perpajakan yang dinilai terlalu berorientasi pada pencapaian target penerimaan.

“Reformasi pajak seharusnya lebih menekankan pada peningkatan kesadaran masyarakat, penyederhanaan aturan, serta terciptanya rasa keadilan dalam sistem perpajakan,” jelasnya.

Di sisi lain, pelaku usaha juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Ketua Komite Perpajakan APINDO, Sidi Widya Pratama, mengungkapkan dunia usaha saat ini berada di bawah tekanan akibat ketidakpastian ekonomi global, kenaikan biaya logistik, serta meningkatnya intensitas pengawasan perpajakan.

Kondisi tersebut dinilai menambah beban, khususnya bagi pelaku usaha yang sedang berupaya mempertahankan usahanya.

Meski demikian, APINDO memandang kebijakan pemungutan pajak melalui marketplace bukanlah pajak baru.

“Perubahan tersebut lebih merupakan penyederhanaan mekanisme pemungutan agar tercipta persaingan yang lebih adil antara pelaku usaha daring dan luring,” terangnya.

Penjelasan serupa juga disampaikan Direktorat Jenderal Pajak yang menegaskan bahwa kebijakan tersebut hanya mengubah mekanisme pembayaran, bukan menambah jenis pajak baru.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia, Tengku Rifki, menilai kebijakan fiskal idealnya mempertimbangkan momentum ekonomi.

“Saat daya beli masyarakat sedang melemah, pemerintah dinilai perlu lebih banyak memberikan stimulus atau insentif agar aktivitas ekonomi tetap bergerak. Pengetatan pajak pada periode perlambatan ekonomi dikhawatirkan justru memperbesar tekanan terhadap kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi penopang konsumsi domestik,” jelasnya.

Pada akhirnya, tantangan pemerintah bukan hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Reformasi pajak akan lebih mudah diterima apabila dibarengi pelayanan yang transparan, kepastian hukum, serta manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat melalui pembangunan dan layanan publik yang berkualitas.

Artikel Ekonomi Melambat, Kebijakan Pajak Diperketat: Pakar Ingatkan Dampaknya bagi Kelas Menengah pertama kali tampil pada Berita Indo.

Polri dalam hal ini Kortas Tipikor telah menetapkan oknum Kejaksaan Agung (Kejagung) berinisial FA sebagai tersangka.

FA ditetapkan sebagai tersangka usai kepolisian melakukan penggeledahan di sejumlah tempat dan menyita sejumlah barang bukti yang menggemparkan; emas batangan seberat 74 kilogram dan berbagai pecahan mata uang tunai (USD, SGD, Rupiah) dengan estimasi nilai total mencapai Rp476 miliar.

Meski FA akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya, marwah Kejagung RI terpotret tak mudah untuk “dipoles”. Tercorengnya marwah Kejagung RI ini tercermin dari dorongan agar Jaksa Agung sebagai pemimpin tertinggi Kejagung juga dicopot.

“Tidak punya pilihan lain untuk menjaga marwah pemerintah dalam bidang penegakan hukum maka Presiden Prabowo Subianto harus mencopot ST Burhanuddin dari kedudukannya sebagai Jaksa Agung RI,” kutipan rilis Kosmak yang diterima Carpol pada Kamis malam, 16 Juli 2026/2 Safar 1448 Hijriah.

Desak Prabowo via Surat

Keterangan tertulis itu menyebut, desakan kepada presiden Prabowo disampaikan melalui surat.

“KOSMAK mengatarkan langsung surat itu ke Istana Negara, Rabu, 15 Juli 2026” terang mereka.

Dugaan Korup Oknum FA Berlangsung sejak Lama, Bukti Gagalnya Kepemimpinan St Burhanudin sebagai Jaksa Agung

Kosmak meyakini pentersangkaan FA tak terlepas dari aduan mereka pada 12 Desember 2025 terkait dugaan korupsi kualitas batubara di PLN yang merugikan negara kurang lebih Rp.132,5 triliun dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.

Kosmak tak menyebut kemana aduan mereka disampaikan. Tapi mereka menuturkan, ada juga aduan lain ke Pidsus Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan tower transmisi di PT PLN tahun 2016 senilai Rp.2,251 triliun dan/atau manipulasi kualitas batubara yang merugikan negara puluhan triliun.

Selanjutnya, tutur mereka, atas perintah FA selaku Jampidsus, Direktur Penyidikan Supardi menerbitkan Sprindik Nomor:-39/F2/Fd.2/07/2022, tanggal 14 Juli 2022.

Dari hasil pengembangan penyidikan, Febrie menemukan pelaku dugaan korupsi kualitas batubara di PLN ternyata seorang pesohor bergelar “haji”.

Masih kata mereka, dalam perjalanan selanjutnya, FA kemudian diduga berperan selayaknya trader dengan meminta kontrak pengadaan batubara ke PLN, dengan menggandeng PT berinisial OBP, RAP, dan BRA.

“Menurut Kosmak, ST Burhanuddin selaku Jaksa Agung RI telah terkonfirmasi tidak menjalankan kewajiban hukumnya dalam melakukan fungsi pengawasan, pencegahan dan pembinaan. Hal itu merujuk pada serangkaian dugaan tindak pidana yang dilakukan FA selaku Jampidsus terjadi di depan mata Jaksa Agung ST Burhanuddin secara berkelanjutan,” tulis mereka.

Kasus harus Dilimpahkan ke KPK

Berdasaran ketentuan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK dapat mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan lembaga penegak hukum lain apabila dipandang terjadi korupsi dalam pemberantasan korupsi.

Penetapan tersangka terhadap oknum FA dapat dijadikan dasar yang kuat yang tak terbantahkan yang bisa digunakan oleh KPK untuk pengambialih penanganan perkara korupsi termaksud.

”Kosmak mendesak agar FA ditahan sebagai bentuk equality before the law, bahwa setiap orang berkedudukan setara dihadapan hukum, dan KPK harus pula segera mengambil alih,” tulis mereka.

Potensi Pentersangkaan Oknum lain di Kejagung

Dugaan pelanggaran hukum oleh FA juga disebut ada dalam beberapa penanganan kasus.

Kala penanganan kasus itu berlangsung, Direktur Penyidikan (Dirddik) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus disebut dijabat oleh K. Kosmak kemudian menduga bahwa K juga sangat mungkin terlibat.

“K patut diduga juga terlibat yang memiliki potential suspec menjadi tersangka,” tulis mereka.

Artikel Buntut Kasus Febri, Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Desak Presiden Prabowo Copot Jaksa Agung Burhanudin pertama kali tampil pada Berita Indo.

Selama dua hari, 26–27 Juni 2026, tim JICA bersama BBWS Pemali Juana meninjau langsung sejumlah lokasi yang selama ini menghadapi berbagai persoalan pesisir, mulai dari abrasi, banjir rob, hingga perubahan garis pantai. Peninjauan dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi lapangan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penanganan yang tepat guna mendukung pengembangan sistem perlindungan pesisir yang lebih terpadu.

Pada Jumat (26/6), kunjungan dipusatkan di Kota Pekalongan. Rombongan mengawali peninjauan di Area 3-1 Krematorium Pekalongan, kemudian berlanjut ke Area 3-2 Pantai Pasir Kencana, serta Area 3-3 kawasan Kota Pekalongan. Di setiap lokasi, tim mengevaluasi kondisi eksisting wilayah pesisir, menilai kinerja infrastruktur pengendali yang telah tersedia, serta menginventarisasi kebutuhan penanganan lanjutan untuk meningkatkan ketahanan kawasan terhadap ancaman abrasi dan rob.

Keesokan harinya, Sabtu (27/6), agenda berlanjut ke Kabupaten Rembang dengan mengunjungi Dermaga Karang Anyar dan Dermaga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sarang. Kedua kawasan tersebut dipilih karena memiliki peran strategis sebagai pusat aktivitas perikanan dan perekonomian masyarakat pesisir. Kondisi dermaga dan lingkungan sekitarnya menjadi perhatian dalam kajian mengingat tingginya risiko kerusakan akibat gelombang laut, abrasi, maupun banjir rob yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

Melalui pendampingan ini, BBWS Pemali Juana menunjukkan komitmennya dalam mendukung kelancaran proses persiapan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan JICA. Data dan temuan dari hasil kunjungan lapangan akan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana proyek Integrated Coastal Protection in Selected Area.

Program tersebut diharapkan mampu menghadirkan solusi perlindungan pesisir yang lebih efektif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan kawasan pantai dari dampak perubahan iklim serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di wilayah pesisir.

Artikel Kerjasama Indonesia–Jepang, Tinjau Kawasan Pesisir Rawan Rob di Pekalongan pertama kali tampil pada Berita Indo.

Ketika terjadi gagal kelola, penyalahgunaan dana, atau bahkan kebangkrutan koperasi, anggota sering kali menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Tidak sedikit yang harus kehilangan dana simpanan karena belum tersedia mekanisme perlindungan yang setara dengan yang dinikmati nasabah perbankan.

Kondisi itulah yang kini menjadi sorotan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian yang tengah digodok DPR RI. Salah satu isu yang mengemuka adalah usulan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) khusus koperasi sebagai instrumen perlindungan bagi jutaan anggota koperasi di seluruh Indonesia.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier, menjadi salah satu tokoh yang paling aktif mengawal gagasan tersebut. Dalam berbagai forum pembahasan, termasuk rapat kerja bersama Kementerian Koperasi dan Kementerian Keuangan serta diskusi dengan kalangan akademisi dan pelaku koperasi, ia menegaskan bahwa kehadiran LPS Koperasi merupakan kebutuhan yang tidak bisa lagi ditunda.

Menurut Rizal, koperasi selama ini selalu ditempatkan sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Namun ironisnya, jutaan anggota yang menyimpan dana di koperasi belum memperoleh perlindungan yang memadai ketika lembaga tersebut menghadapi persoalan keuangan.

“Jutaan anggota koperasi simpan pinjam di Indonesia belum memiliki jaminan yang memadai saat terjadi kasus gagal kelola, penyalahgunaan dana maupun kebangkrutan koperasi,” ujarnya dalam keterangan yang disampaikan kepada media, Selasa (23/6/2026).

Ia menilai ketiadaan skema penjaminan menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian masyarakat masih berhati-hati menempatkan dana dalam jumlah besar di koperasi. Berbeda dengan sektor perbankan yang telah memiliki sistem perlindungan melalui lembaga penjamin simpanan, anggota koperasi hingga kini harus menanggung risiko secara langsung ketika lembaga tempat mereka menyimpan dana mengalami masalah.

Karena itu, Rizal mendorong agar pembentukan LPS Koperasi menjadi bagian penting dalam regulasi baru yang sedang dibahas DPR. Baginya, perlindungan terhadap anggota bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi untuk membangun kepercayaan publik terhadap koperasi.

Bahkan dalam sejumlah kesempatan, politisi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah X itu menyebut keberadaan LPS Koperasi sebagai “harga mati” yang harus diperjuangkan hingga benar-benar tercantum dalam undang-undang yang baru.

“Terus kita perjuangkan agar LPS Koperasi masuk dalam RUU Perkoperasian yang baru. Hal ini penting sebagai bentuk perlindungan bagi anggota dan nasabah koperasi simpan pinjam agar memiliki rasa aman terhadap simpanan mereka,” tegasnya.

Wacana pembentukan LPS Koperasi sendiri mendapat perhatian luas karena menyentuh kepentingan jutaan anggota koperasi di Indonesia. Sejumlah kasus koperasi bermasalah yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan besarnya risiko yang harus ditanggung anggota ketika tidak tersedia mekanisme perlindungan yang jelas.

Di sisi lain, banyak pihak meyakini bahwa kehadiran lembaga penjamin simpanan khusus koperasi tidak hanya akan memberikan rasa aman bagi anggota, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat kredibilitas sektor koperasi secara keseluruhan. Dengan adanya jaminan atas simpanan, kepercayaan masyarakat diyakini dapat meningkat, sehingga koperasi memiliki peluang lebih besar untuk berkembang sebagai lembaga keuangan berbasis anggota yang sehat dan berkelanjutan.

Seiring pembahasan RUU Perkoperasian yang terus berjalan, usulan LPS Koperasi kini menjadi salah satu poin krusial yang dinanti berbagai kalangan. Jika nantinya disetujui dan diimplementasikan, kebijakan tersebut berpotensi menjadi tonggak baru dalam sejarah perkoperasian nasional—memberikan perlindungan lebih kuat bagi anggota sekaligus memperkokoh posisi koperasi sebagai salah satu penggerak utama ekonomi rakyat Indonesia.

Artikel Jutaan Anggota Koperasi Menanti Payung Perlindungan, DPR Dorong LPS Khusus Koperasi Masuk RUU Perkoperasian pertama kali tampil pada Berita Indo.

Dalam konferensi pers yang digelar di Unit Pusat Pengatur Beban PLN di Cilegon, Jawa Barat, Darmawan menjelaskan bahwa pemadaman listrik bukan disebabkan oleh kelangkaan batu bara, melainkan akibat gangguan teknis yang terjadi pada dua pembangkit listrik besar milik mitra PLN atau Independent Power Producer (IPP).

Gangguan tersebut menyebabkan kedua pembangkit keluar dari sistem kelistrikan Jawa sehingga memengaruhi keandalan pasokan listrik.

“Untuk itu kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat atas terjadinya pemadaman bergilir yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir,” ujar Darmawan, Minggu (21/6/2026).

Pemadaman yang berlangsung tanpa pemberitahuan sebelumnya memicu beragam reaksi dari masyarakat. Tidak sedikit warga mengaku mengalami kerugian, terutama pelaku usaha kecil dan menengah yang aktivitas usahanya terganggu akibat terputusnya aliran listrik secara mendadak.

Menanggapi kondisi tersebut, PLN mengaku langsung mengerahkan tim teknis untuk melakukan penanganan dan pemulihan sistem. Perusahaan pelat merah itu juga bekerja sama dengan mitra pembangkit guna mempercepat proses perbaikan sehingga pasokan listrik dapat kembali normal.

Kabar baiknya, PLN menyatakan kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa kini mulai menunjukkan perbaikan. Salah satu pembangkit yang sebelumnya mengalami gangguan telah berhasil dipulihkan dan kembali tersinkronisasi dengan sistem kelistrikan Jawa pada pukul 18.00 WIB. Kehadiran pembangkit tersebut dinilai mampu meningkatkan keandalan pasokan listrik dan mengurangi kebutuhan pemadaman bergilir.

Selain fokus pada pemulihan pembangkit, PLN juga memastikan pasokan energi primer untuk pembangkit listrik saat ini berjalan lancar. Upaya penguatan sistem pembangkitan dan perbaikan tata kelola rantai pasok energi terus dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan bahwa kondisi pasokan batu bara nasional dalam keadaan aman.

“Pemerintah bersama PLN kini memusatkan perhatian pada percepatan perbaikan teknis pembangkit yang mengalami gangguan agar sistem kelistrikan Jawa dapat kembali beroperasi secara optimal,” katanya.

PLN menegaskan akan terus memantau kondisi sistem kelistrikan selama 24 jam penuh dan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Masyarakat pun diharapkan dapat bersabar sembari menunggu proses pemulihan berjalan sepenuhnya sehingga keandalan listrik di Pulau Jawa kembali normal.

Artikel PLN Minta Maaf, Gangguan Dua Pembangkit Jadi Penyebab Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa pertama kali tampil pada Berita Indo.

Di Lamongan, OTK dikabarkan menyerang KH Hakam Mubarok di Pesantren Karangasem Paciran, Lamongan, pada Minggu, 18 Februari 2018. Tetapi Kepolisian Daerah Jawa Timur membantah bahwa OTK itu menyerang Kiak Hakam. Setelah diselidiki, OTK itu ialah NT (23 tahun) bin S, warga Cirebon, Jawa Barat.

NT diduga mengalami gangguan kejiwaan sejak kecil. Dia sudah meninggalkan rumah orang tuanya di Cirebon sejak empat tahun lalu. “Yang bersangkutan tidak menyerang, tapi melawan saat akan dipindahkan,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera, pada Senin, 19 Februari 2018.

Artikel NU Minta Pesantren Tak Terprovokasi Teror Orang Gila pertama kali tampil pada Berita Indo.