Dengan suasana tertib dan penuh konsentrasi, para peserta mengerjakan sejumlah soal dari tiga mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dan Muatan Lokal. Setiap mata pelajaran diberikan waktu pengerjaan selama 40 menit.

Pelaksanaan ujian turut mendapat pendampingan dari Heru, petugas pelayanan tahanan sekaligus pendamping kegiatan pembelajaran. Peserta MagangHub bidang pelayanan tahanan juga ikut membantu memastikan seluruh rangkaian UTS berjalan dengan tertib dan lancar.

Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya Rutan Pekalongan dalam membuka akses pendidikan bagi WBP.

Kepala Rutan Pekalongan melalui Heru menyampaikan bahwa UTS merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembelajaran peserta Program Paket A.

“Pelaksanaan UTS ini menjadi bagian dari proses pembelajaran bagi WBP yang mengikuti Program Paket A. Selain sebagai evaluasi terhadap materi yang telah dipelajari, kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya Rutan Pekalongan dalam mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi WBP,” ujarnya.

Pendidikan di lingkungan pemasyarakatan menjadi salah satu bagian dari proses pembinaan yang terus dikembangkan. Melalui Program Paket A, WBP tetap memiliki kesempatan untuk belajar, mengembangkan pengetahuan, serta memperoleh pendidikan meskipun tengah menjalani masa pembinaan.

Rutan Pekalongan berkomitmen untuk terus mendukung keberlangsungan kegiatan pendidikan bagi WBP sebagai bagian dari proses pembinaan yang berkelanjutan. Diharapkan, kesempatan belajar yang diberikan dapat menjadi bekal positif bagi WBP untuk menatap kehidupan setelah menyelesaikan masa pembinaan.

Artikel Rutan Pekalongan Gelar UTS Paket A, 21 WBP Ikuti Evaluasi Pembelajaran pertama kali tampil pada Berita Indo.

Meski progres pekerjaan dinilai berjalan sesuai tahapan, pelaksanaan di lapangan memunculkan sejumlah catatan, terutama terkait penggunaan adukan secara manual akibat kerusakan mesin molen serta belum optimalnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Berdasarkan data proyek yang terpasang di lokasi, paket pertama berupa Pembangunan Laboratorium SMP Negeri 2 Wonopringgo dilaksanakan oleh CV Azzura Maheswari Pekalongan dengan nilai kontrak sebesar Rp397.133.000, berdasarkan SPK Nomor 005/02.0006-3/PPK/VI/2026.

Sementara paket kedua berupa Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri 2 Wonopringgo dikerjakan oleh CV Dapunta Hyang Pekalongan dengan nilai kontrak Rp388.500.000, berdasarkan SPK Nomor 005/02.0014/PPK/VII/2026.

Dengan demikian, total anggaran dari kedua pekerjaan tersebut mencapai Rp785.633.000.Di tengah pelaksanaan proyek, salah seorang pekerja yang ditemui di lokasi menyebut bahwa kedua paket pekerjaan tersebut ditangani oleh pihak yang sama.

“Dua pekerjaan ini bosnya satu. Katanya orangnya baik, jadi dapat dua pekerjaan,” ungkap pekerja tersebut saat ditemui di lokasi proyek.

Informasi tersebut belum dapat diverifikasi secara independen dan masih memerlukan konfirmasi dari pihak pelaksana maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Sementara itu, Andy, selaku konsultan pengawas dari CV Fastu, menjelaskan bahwa pekerjaan telah berlangsung sekitar empat minggu sejak dimulai dan saat ini progres fisiknya telah mencapai kurang lebih 50 persen.

“Kurang lebih sudah berjalan empat minggu dan progresnya sekitar 50 persen,” ujarnya.

Menurut Andy, pada pekerjaan rehabilitasi ruang kelas, sejumlah material eksisting yang masih dalam kondisi baik tetap dimanfaatkan sesuai kebutuhan teknis di lapangan.

“Untuk pekerjaan atap menggunakan kayu usuk dan genteng. Sebagian material baru dan sebagian lagi menggunakan material lama yang masih layak pakai. Kayu usuk yang masih utuh tidak diganti,” jelasnya.

Namun demikian, pelaksanaan pekerjaan di lapangan diketahui tidak menggunakan mesin molen untuk proses pengadukan material. Kondisi tersebut terjadi karena alat mengalami kerusakan.

“Molennya rusak sejak kemarin,” kata Andy.

Akibatnya, proses pencampuran material semen dan pasir dilakukan secara manual oleh para pekerja guna menjaga keberlangsungan pekerjaan.

Selain itu, aspek keselamatan kerja juga menjadi perhatian. Berdasarkan hasil pantauan di lokasi, sejumlah pekerja terlihat tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti helm proyek, rompi keselamatan maupun perlengkapan K3 lainnya.

Menanggapi kondisi tersebut, Andy mengaku telah beberapa kali memberikan teguran kepada para pekerja. Namun demikian, ia juga menyebut bahwa perlengkapan K3 di lapangan tidak tersedia.

“Saya sudah menegur berulang kali, tetapi tetap saja. Untuk K3 saya tidak tahu karena memang tidak disediakan,” ungkapnya.

Kondisi tersebut menjadi catatan penting mengingat penerapan K3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan jasa konstruksi, terutama pada proyek yang dibiayai oleh anggaran pemerintah.

Penggunaan APD tidak hanya bertujuan melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja, tetapi juga menjadi salah satu indikator kepatuhan terhadap standar pelaksanaan konstruksi.

Hingga berita ini diterbitkan, kedua proyek masih dalam tahap pengerjaan dan ditargetkan selesai sesuai masa kontrak yang telah ditetapkan.

Artikel Pekerja Ungkap Dua Paket Proyek di SMPN 2 Wonopringgo,Beda CV Dikerjakan Satu Bos pertama kali tampil pada Berita Indo.

Ruas jalan yang dicor memiliki panjang sekitar 75 meter dengan lebar 3 meter. Seluruh kebutuhan biaya pembangunan ditanggung oleh warga melalui iuran sukarela yang berhasil terkumpul hingga sekitar Rp30 juta. Selain menyumbangkan dana, masyarakat juga terlibat langsung dalam proses pengerjaan, mulai dari persiapan hingga pengecoran.

Koordinator kegiatan sekaligus tokoh masyarakat, Nashorin, mengatakan bahwa inisiatif tersebut lahir dari kepedulian warga terhadap keselamatan dan kelancaran aktivitas sehari-hari. Menurutnya, kerusakan jalan sudah lama menjadi keluhan masyarakat, namun hingga kini belum mendapat penanganan dari pemerintah.

“Karena belum ada perbaikan, masyarakat berinisiatif bergotong royong mengumpulkan dana dan tenaga agar jalan ini kembali layak dilalui. Ini murni hasil kebersamaan warga,” ujar Nashorin.

Ia menambahkan, kondisi jalan yang rusak selama ini kerap menyulitkan pengguna jalan, terutama saat musim hujan. Karena itu, warga sepakat bergerak bersama agar akses transportasi di lingkungan desa menjadi lebih aman dan nyaman.

Hal senada disampaikan Taufik, salah seorang warga. Ia berharap upaya swadaya yang dilakukan masyarakat dapat menjadi perhatian pemerintah sehingga sisa ruas jalan yang masih mengalami kerusakan bisa segera ditangani.

“Kami berharap pemerintah dapat melanjutkan perbaikan jalan yang masih rusak. Warga sudah berusaha semampunya, tetapi masih banyak ruas jalan yang membutuhkan penanganan agar aktivitas masyarakat lebih aman dan lancar,” katanya.

Aksi gotong royong tersebut pun mendapat apresiasi dari masyarakat. Semangat kebersamaan yang ditunjukkan warga dinilai menjadi bukti kuat bahwa kepedulian terhadap pembangunan desa masih terjaga. Meski demikian, warga berharap langkah swadaya ini tidak berhenti sebagai solusi sementara, melainkan menjadi pemantik hadirnya dukungan pemerintah untuk mewujudkan perbaikan infrastruktur secara menyeluruh di Desa Wringin Agung.

Artikel Warga Wringin Agung Patungan Rp30 Juta, Cor Jalan Rusak yang Lama Tak Tersentuh Perbaikan pertama kali tampil pada Berita Indo.

Selain tidak adanya papan proyek, Agus juga menduga pelaksanaan pekerjaan dilakukan tidak sesuai dengan standar teknis. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, pemasangan pondasi disebut masih dilakukan dalam kondisi tergenang air tanpa adanya proses pengurasan terlebih dahulu. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi memengaruhi kualitas konstruksi.

Tak hanya itu, Agus mengungkapkan bahwa para pekerja juga diduga tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) atau standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagaimana mestinya. Ia juga menyoroti penggunaan air yang diambil langsung dari aliran sungai yang masih keruh dan bercampur lumpur untuk proses pekerjaan, bukan menggunakan air bersih.

“Sangat kami sayangkan jika pekerjaan yang menggunakan anggaran negara hingga ratusan juta rupiah justru dikerjakan secara tidak profesional. Jika benar material dan metode pelaksanaannya tidak sesuai spesifikasi, dikhawatirkan kualitas bangunan akan menurun dan senderan tersebut tidak akan bertahan lama atau bahkan berpotensi ambrol,” ujar Agus.

Agus menilai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU Taru) Kabupaten Pekalongan sebagai pengguna anggaran harus bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Ia juga mempertanyakan peran konsultan pengawas yang menurutnya tidak terlihat berada di lokasi saat pekerjaan berlangsung.

LPKM meminta pihak terkait segera melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap proyek tersebut. Agus menegaskan, apabila temuan-temuan yang disampaikan tidak mendapat perhatian atau tindak lanjut dari instansi berwenang, pihaknya akan melaporkan persoalan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan maupun pihak pelaksana proyek. Tidak adanya papan informasi di lokasi pekerjaan juga membuat identitas pelaksana proyek serta nilai anggaran belum dapat diketahui, sehingga memunculkan dugaan di tengah masyarakat bahwa proyek tersebut minim transparansi.

Artikel Proyek Senderan Sungai Rowokembu Jadi Sorotan, Tak Ada Papan Proyek dan Diduga Dikerjakan Asal Jadi pertama kali tampil pada Berita Indo.

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 02/TBPT-03/PPK/V/2026 tertanggal 26 Mei 2026, kegiatan normalisasi Sungai Mrican memiliki nilai kontrak sebesar Rp324.500.000 atau terbilang tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah. Pekerjaan tersebut dilaksanakan selama 90 hari kalender dengan sumber pendanaan dari DPA Tahun Anggaran 2026.

Pelaksanaan proyek dipercayakan kepada CV Singgasana Bukit Artha yang beralamat di Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan.

Direktur CV Singgasana Bukit Artha, Achmad Solikin, mengatakan bahwa pekerjaan normalisasi mencakup pembersihan sungai sepanjang kurang lebih 1.730 meter. Kegiatan utama yang dilakukan adalah pengangkatan tumbuhan enceng gondok yang menutupi permukaan sungai serta pengerukan sedimentasi lumpur yang mengendap di dasar sungai.

“Normalisasi Sungai Mrican ini meliputi pembersihan enceng gondok dan sedimentasi lumpur sepanjang kurang lebih 1.730 meter. Tujuannya untuk memperlancar aliran air dan menjaga fungsi sungai agar tetap optimal,” ujar Achmad Solikin saat ditemui, Kamis (25/6/2026).

Ia menjelaskan, pekerjaan pembersihan dimulai dari area depan rumah pompa tanggul dan direncanakan berlanjut hingga mencapai kawasan Jembatan Wonokerto. Selama proses pekerjaan berlangsung, pihak pelaksana berupaya menyelesaikan kegiatan sesuai target waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Masyarakat setempat menyambut baik pelaksanaan normalisasi tersebut. Selama ini, keberadaan enceng gondok yang tumbuh subur serta endapan lumpur yang semakin tebal dinilai menghambat aliran sungai, terutama saat musim hujan tiba.

Dengan adanya normalisasi Sungai Mrican, diharapkan aliran air menjadi lebih lancar, kapasitas tampung sungai meningkat, serta risiko terjadinya genangan maupun banjir di wilayah sekitar dapat diminimalkan. Selain itu, kondisi sungai yang lebih bersih juga diharapkan mampu mendukung aktivitas masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan di sepanjang bantaran sungai.

Artikel Normalisasi Sungai Mrican Sepanjang 1,7 Kilometer Mulai Dikerjakan, Upaya Kurangi Sedimentasi dan Lancarkan Aliran Air pertama kali tampil pada Berita Indo.