Batang – Puluhan warga Dusun Sidorejo, Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing, mendatangi Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Senin (8/6/2026) sore. Didampingi Laskar GPK Macan Roban, mereka menyampaikan sejumlah aspirasi sekaligus menagih berbagai komitmen yang dinilai belum sepenuhnya terealisasi oleh pengelola kawasan industri.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana terbuka itu menjadi ruang dialog antara perwakilan warga dengan manajemen KITB. Sejumlah persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat dibahas, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga isu sosial yang berkembang di sekitar kawasan.
Komandan Laskar GPK Macan Roban, Fatchullah Akbar, mengatakan selama ini komunikasi antara masyarakat dan pihak kawasan lebih banyak berlangsung melalui pemerintah desa. Kondisi tersebut, menurutnya, menyebabkan sebagian informasi terkait kesepakatan yang pernah dibangun tidak tersampaikan secara utuh kepada warga.
Akibatnya, muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa sejumlah program untuk wilayah penyangga belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
“Salah satu yang menjadi perhatian warga adalah akses masuk ke Dusun Sidorejo yang sebelumnya pernah disepakati. Sampai sekarang pelaksanaannya belum sesuai harapan masyarakat,” ujar Fatchullah usai audiensi.
Selain akses jalan, warga juga mempertanyakan realisasi pembangunan penerangan jalan umum (PJU), fasilitas olahraga, dan beberapa program pendukung lain yang dianggap penting bagi masyarakat sekitar kawasan industri.
Tak hanya soal pembangunan fisik, pertemuan tersebut juga menyinggung adanya dugaan praktik prostitusi yang disebut-sebut terjadi di sekitar lingkungan kawasan industri. Fatchullah mengaku pihaknya menerima sejumlah informasi dan temuan yang mengarah pada dugaan aktivitas tersebut.
Meski demikian, ia menegaskan hingga saat ini belum ada laporan resmi yang disampaikan karena bukti yang dimiliki masih perlu pendalaman lebih lanjut.
“Kami hanya menyampaikan informasi yang berkembang di masyarakat dan beberapa temuan yang kami dapatkan. Manajemen menerima masukan itu dengan baik,” katanya.
Menurutnya, apabila nantinya ditemukan bukti yang kuat, pihaknya siap mendukung langkah penertiban bersama aparat terkait. Dugaan tersebut, lanjut dia, berkaitan dengan aktivitas usaha yang berkedok layanan spa maupun pijat yang beroperasi di sekitar kawasan.
Keluhan warga muncul karena aktivitas sejumlah pekerja perempuan yang pulang hingga larut malam dinilai mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.
Dalam audiensi itu, manajemen KITB meminta waktu untuk melakukan koordinasi internal, terutama karena saat ini perusahaan tengah menjalani masa transisi kepemimpinan. Hasil pembahasan nantinya akan dituangkan dalam notulen resmi yang ditandatangani kedua pihak sebagai dasar tindak lanjut.
“Kami menghormati proses yang sedang berjalan. Namun seluruh hasil pembicaraan harus dituangkan secara tertulis agar ada kepastian tindak lanjut,” tegas Fatchullah.
Sementara itu, Head of Corporate Communication and Community Development KITB, Tanya Liwail Chamdy, menyebut pertemuan berlangsung kondusif dan menghasilkan pemahaman yang lebih baik antara masyarakat dengan pihak pengelola kawasan.
Menurutnya, sebagian besar poin yang disampaikan warga lebih banyak berkaitan dengan klarifikasi informasi dan percepatan penyelesaian program yang saat ini masih berjalan.
“Ada beberapa program yang sebenarnya masih dalam proses, namun informasi tersebut belum tersampaikan secara optimal kepada masyarakat sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda,” jelas Tanya.
Ia memastikan seluruh masukan yang diterima dalam audiensi akan diteruskan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Terkait dugaan praktik prostitusi, KITB menegaskan tidak akan memberikan toleransi apabila ditemukan aktivitas yang melanggar hukum maupun norma sosial di dalam kawasan. Manajemen juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan setiap informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jika ada bukti atau laporan yang valid, silakan disampaikan kepada manajemen maupun aparat berwenang. Tentu akan kami tindak lanjuti,” tegasnya.
Mengenai tuntutan akses jalan menuju Dusun Sidorejo, pihak KITB menjelaskan bahwa jalur tersebut pada dasarnya sudah tersedia. Namun, masih diperlukan pembahasan lanjutan terkait aspek keamanan dan pengaturan akses agar dapat dimanfaatkan secara aman oleh masyarakat maupun pihak kawasan.
Audiensi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat hubungan antara pengelola kawasan industri dengan masyarakat desa penyangga. Kedua belah pihak sepakat menjaga komunikasi yang lebih terbuka guna memastikan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan dapat berjalan sesuai harapan bersama.
