Berdasarkan pantauan awak media di lapangan pada Senin (5/10/2026) sekitar pukul 12.50 WIB, terlihat sebuah alat berat jenis excavator sedang mengeruk material tanah dan batu di lokasi yang berada di kawasan Sungai Sengkarang. Sejumlah truk juga tampak berada di sekitar lokasi, diduga untuk mengangkut material hasil pengerukan.

Aktivitas tersebut memunculkan pertanyaan mengenai perizinan, tata kelola pengambilan material sungai, serta dampaknya terhadap lingkungan. Terlebih, Sungai Sengkarang merupakan salah satu aliran sungai yang perlu mendapat perhatian, terutama ketika curah hujan tinggi dan debit air meningkat.

Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Pada Januari 2026 lalu, banjir akibat luapan Sungai Sengkarang di Kabupaten Pekalongan sempat merendam sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Wonopringgo dan Kedungwuni. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa pengelolaan sungai dan kawasan di sekitarnya perlu dilakukan secara hati-hati.

Pengambilan material berupa batu dan tanah dari aliran sungai, apabila dilakukan tanpa kajian teknis dan pengawasan yang memadai, dikhawatirkan dapat mengubah kondisi dasar sungai, memengaruhi kestabilan tebing, serta berdampak terhadap pola aliran air.

Selain persoalan dampak lingkungan, legalitas kegiatan tersebut juga perlu dipastikan. Pemeriksaan terhadap perizinan, lokasi pengerukan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan pengelolaan sumber daya air dan pertambangan menjadi penting agar aktivitas pemanfaatan material tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Masyarakat pun berhak mendapatkan kejelasan mengenai kegiatan tersebut, termasuk apakah pengerukan telah mengantongi izin yang dipersyaratkan dan apakah pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Artikel Banjir Pernah Merendam Wilayah Pekalongan, Pengambilan Material Sungai Sengkarang Jadi Sorotan pertama kali tampil pada Berita Indo.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik. Sebab, pekerjaan yang diduga menggunakan anggaran pemerintah semestinya disertai informasi yang jelas mengenai sumber dana, nilai anggaran, pelaksana, hingga waktu pelaksanaan pekerjaan.

Minimnya informasi di lokasi membuat masyarakat sulit mengetahui secara terbuka proyek tersebut sebenarnya berasal dari anggaran mana dan siapa pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Sorotan tak berhenti pada persoalan transparansi. Di lokasi pekerjaan juga ditemukan aktivitas pemasangan batu untuk memperkuat tebing. Namun, sebagian material batu yang digunakan diduga diambil dari sekitar lokasi tanpa kejelasan mengenai izin pengambilannya.

Jika dugaan tersebut benar, aktivitas pengambilan material secara sembarangan patut menjadi perhatian, terutama karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan persoalan hukum apabila tidak dilakukan sesuai ketentuan.

Persoalan semakin menarik setelah salah seorang perangkat Desa Domiyang menyebut bahwa pekerjaan tersebut bukan merupakan proyek Pemerintah Desa Domiyang, melainkan pekerjaan yang berasal dari pemerintah kabupaten.

“Pekerjaan itu bukan dari desa, tapi dari kabupaten,” ujar salah satu perangkat desa saat dikonfirmasi, Minggu (30/8/2026).

Publik perlu mengetahui secara terang: instansi mana yang menganggarkan proyek tersebut, berapa nilai kontraknya, siapa kontraktor atau pelaksananya, bagaimana proses pengadaannya, serta siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan di lapangan.

Ketiadaan papan informasi proyek semakin membuat pertanyaan tersebut sulit dijawab oleh masyarakat secara langsung di lokasi.

Sejumlah pihak berharap persoalan tersebut tidak berhenti sebagai polemik di lapangan. Aparat penegak hukum (APH) dan instansi pengawasan terkait didorong untuk turun melakukan pengecekan terhadap proyek tersebut.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan dokumen perencanaan dan kontrak, termasuk terkait sumber anggaran, volume serta spesifikasi pekerjaan, penggunaan material, hingga aspek perizinan lingkungan.

Audit juga dinilai penting untuk memastikan setiap rupiah uang negara yang digunakan dalam proyek tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Jangan sampai proyek yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru menyisakan tanda tanya mengenai penggunaan anggaran maupun dampak lingkungan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari instansi pemerintah kabupaten yang disebut sebagai pemilik pekerjaan maupun pihak pelaksana proyek terkait sumber anggaran, nilai pekerjaan, pelaksana, pengawasan, dan alasan tidak terpasangnya papan informasi proyek.

Artikel Proyek Perkuatan Tebing di Domiyang Diduga “Siluman”, Papan Proyek Tak Terpasang, Material Batu Dipertanyakan pertama kali tampil pada Berita Indo.