Di berbagai negara, semakin banyak lulusan sekolah dan perguruan tinggi yang justru kesulitan mendapatkan pekerjaan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga melanda negara-negara maju yang selama ini dikenal memiliki pasar tenaga kerja yang kuat.

Di kawasan Uni Eropa, misalnya, tingkat pengangguran usia muda masih tergolong tinggi. Data menunjukkan rata-rata pengangguran penduduk berusia 15 hingga 24 tahun mencapai sekitar 14,8 persen pada pertengahan 2025. Angka tersebut berarti hampir satu dari tujuh anak muda belum memperoleh pekerjaan.

Beberapa negara bahkan mencatatkan tingkat pengangguran generasi muda yang jauh lebih tinggi, seperti Estonia, Spanyol, Swedia, hingga Finlandia.

Kondisi ini bukan semata disebabkan oleh lemahnya ekonomi, melainkan juga karena ketidaksesuaian keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri, proses transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja yang belum optimal, serta perbedaan kondisi pasar tenaga kerja di setiap wilayah.

Sebaliknya, negara seperti Jerman, Malta, dan Belanda mampu menjaga tingkat pengangguran muda tetap rendah. Keberhasilan tersebut didukung sistem pendidikan vokasi yang kuat, program magang yang terintegrasi dengan dunia industri, serta tingginya kebutuhan tenaga kerja terampil.

Persoalan serupa juga terjadi di Asia, terutama di China. Meski tingkat pengangguran muda sempat mengalami penurunan, jumlahnya masih tergolong tinggi. Perlambatan ekonomi, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga meningkatnya jumlah lulusan universitas yang mencapai jutaan orang setiap tahun membuat persaingan mencari pekerjaan semakin ketat.

Fenomena ini bahkan melahirkan istilah “Rotten Tail Kids”, yang menggambarkan generasi muda berpendidikan tetapi belum mampu memperoleh pekerjaan yang sesuai harapan. Banyak lulusan akhirnya menerima pekerjaan di luar bidang keahlian, bekerja dengan upah rendah, atau kembali tinggal bersama orang tua karena belum memiliki penghasilan yang memadai.

Pemerintah China pun mulai melakukan penyesuaian besar-besaran terhadap sistem pendidikan dengan menutup ribuan program studi yang dinilai kurang relevan dan membuka program baru di bidang kecerdasan buatan (AI), robotika, semikonduktor, serta teknologi strategis lainnya agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri masa depan.

Indonesia ternyata menghadapi tantangan yang tidak jauh berbeda. Bank Dunia menilai Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Timur dan Pasifik yang menghadapi kesulitan dalam menyerap tenaga kerja muda. Secara statistik, sekitar satu dari tujuh anak muda Indonesia masih menganggur.

masalah tersebut tidak hanya dipicu oleh terbatasnya lapangan pekerjaan, tetapi juga karena masih adanya kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha.

Banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu, sementara lulusan yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan tersebut.

Data juga menunjukkan jumlah masyarakat yang putus asa mencari pekerjaan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Kondisi ini menjadi peringatan bahwa bonus demografi yang dimiliki Indonesia tidak akan otomatis berubah menjadi bonus ekonomi apabila tidak diiringi penciptaan lapangan kerja yang memadai, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kebutuhan industri.

Fenomena sulitnya anak muda mendapatkan pekerjaan kini menjadi tantangan global. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri menjadi kunci untuk memastikan generasi muda memiliki keterampilan yang relevan sehingga mampu bersaing di pasar kerja yang terus berubah.

Artikel Pengangguran Anak Muda Meningkat di Dunia, Indonesia Hadapi Tantangan Bonus Demografi pertama kali tampil pada Berita Indo.

Artikel Cara Orang Tionghoa Membangun Kekayaan dari Nol: Fokus Cash Flow dan Bisnis Kecil pertama kali tampil pada Berita Indo.

Penurunan tersebut menjadi sinyal bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan daya saing ekonomi di tengah persaingan global yang semakin ketat. Laporan yang diterbitkan oleh International Institute for Management Development (IMD) itu menilai daya saing suatu negara berdasarkan empat indikator utama, yakni kinerja ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, dan kualitas infrastruktur.

Dalam penilaian tahun ini, Indonesia masih mencatat hasil yang cukup baik pada aspek kinerja ekonomi dengan menempati peringkat ke-24. Namun, capaian tersebut belum mampu menutupi lemahnya sejumlah sektor lain. Efisiensi pemerintah berada di posisi ke-38, efisiensi bisnis turun ke peringkat ke-50, sementara sektor infrastruktur menjadi salah satu titik terlemah dengan menempati posisi ke-58 dunia.

IMD juga mengidentifikasi sejumlah tantangan utama yang memengaruhi penurunan daya saing Indonesia. Mulai dari meningkatnya ketidakpastian ekonomi global yang berdampak terhadap ketahanan energi nasional, pertumbuhan ekonomi yang dinilai relatif stagnan, penyesuaian anggaran pemerintah, keterbatasan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum merata, hingga terbatasnya akses terhadap sumber pembiayaan.

Jika melihat tren dalam beberapa tahun terakhir, posisi Indonesia memang mengalami fluktuasi. Setelah berada di peringkat ke-44 pada 2022, Indonesia sempat naik ke posisi ke-34 pada 2023 dan mencatat prestasi terbaiknya di peringkat ke-27 pada 2024. Namun, tren tersebut berbalik arah dengan penurunan ke posisi ke-40 pada 2025, sebelum kembali merosot ke peringkat ke-48 pada tahun ini.

Di kawasan Asia Pasifik, posisi Indonesia juga masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara tetangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa persaingan regional semakin ketat sehingga dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas nasional, memperbaiki iklim investasi, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi tenaga kerja.

Meski demikian, pemerintah menilai minat investor terhadap Indonesia masih cukup kuat, terutama pada sektor energi terbarukan, pusat data (data center), dan kawasan industri. Pemerintah juga tengah mengevaluasi berbagai faktor penyebab turunnya peringkat tersebut serta menyiapkan langkah-langkah perbaikan agar daya saing nasional dapat kembali meningkat pada tahun-tahun mendatang.

Turunnya peringkat Indonesia dalam pemeringkatan daya saing dunia diharapkan menjadi momentum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kompetitif sehingga Indonesia mampu bersaing lebih kuat di kancah global.

Artikel IMD World Competitiveness Ranking 2026: Daya Saing Indonesia Anjlok ke Peringkat 48 pertama kali tampil pada Berita Indo.

Kebijakan tersebut ditempuh untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah yang terus mendapat tekanan akibat ketidakpastian global, sekaligus menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran pemerintah pada kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen.

Dalam sebulan terakhir, nilai tukar rupiah sempat melemah hingga menembus level Rp18.188 per dolar Amerika Serikat. Kondisi itu mendorong BI mengambil langkah agresif dengan menaikkan suku bunga acuan hingga total 100 basis poin sejak Mei 2026.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai langkah BI memang tergolong agresif. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor asing terhadap aset keuangan Indonesia dan mencegah tekanan inflasi yang lebih besar akibat melemahnya rupiah.

“Jika rupiah terus melemah, harga barang impor akan semakin mahal dan pada akhirnya menekan daya beli masyarakat. Karena itu, kenaikan BI Rate lebih ditujukan sebagai tameng untuk menjaga stabilitas ekonomi,” ujarnya.

Meski demikian, dampak kebijakan ini diperkirakan akan mulai dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok kelas menengah yang memiliki kredit dengan bunga mengambang. Nasabah KPR, kredit kendaraan bermotor, kartu kredit, hingga pelaku usaha kecil yang memiliki pinjaman modal kerja berpotensi menghadapi kenaikan biaya cicilan dalam beberapa bulan mendatang.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, meminta perbankan tidak terburu-buru menaikkan bunga kredit meskipun BI Rate telah naik cukup signifikan. Pemerintah berharap fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan sehingga dunia usaha dan masyarakat masih memiliki akses pembiayaan yang memadai.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga akan melakukan asesmen terhadap dampak kenaikan BI Rate terhadap industri perbankan, mulai dari aspek likuiditas, kualitas kredit, profitabilitas hingga kecukupan modal.

Para ekonom menilai kenaikan BI Rate memang membawa konsekuensi jangka pendek berupa potensi meningkatnya biaya pinjaman. Namun, langkah tersebut dianggap lebih baik dibandingkan membiarkan rupiah terus tertekan yang berisiko memicu lonjakan inflasi dan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.

Karena itu, selain kebijakan moneter dari BI, pemerintah juga didorong menghadirkan berbagai insentif untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah, agar pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga di tengah tantangan global yang masih tinggi.

Artikel BI Rate Naik Jadi 5,75 Persen, Ini Dampaknya bagi Cicilan KPR dan Kredit Masyarakat pertama kali tampil pada Berita Indo.