memastikan proses seleksi akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dan menggandeng lembaga independen yang kredibel.

Langkah ini diambil setelah mayoritas kepala desa di Kabupaten Batang sepakat meminta Pemkab untuk memfasilitasi dan menyelenggarakan ujian seleksi secara terpusat di tingkat kabupaten.

“Di Permendagri, pemerintah daerah sebenarnya hanya wajib memberikan rekomendasi rekrutmen di tingkat desa. Namun, dari hasil rapat, mayoritas kepala desa berharap seleksi diselenggarakan di tingkat Pemkab untuk meminimalisir conflict of interest dan mencegah konflik sosial di masyarakat,” ujar Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan.

Sistem CAT dan Kolaborasi Lembaga Kredibel

Untuk menjamin transparansi, porsi terbesar penilaian rekrutmen perangkat desa akan berbasis pada sistem CAT. Pemkab Batang berjanji tidak akan ada praktik titip-menitip calon maupun manipulasi nilai.

“Kami pastikan dari sisi pemerintah daerah tidak akan ada titip-titipan atau atur-atur nilai. Oleh sebab itu, kita mencari lembaga yang benar-benar kredibel untuk menyelenggarakan tes ini, baik dari kampus-kampus negeri maupun Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Mabes Polri,” tegas M. Faiz Kurniawan.

Kebutuhan Tinggi dan Imbauan Partisipasi Masyarakat

Pengisian posisi perangkat desa ini dinilai sudah sangat mendesak mengingat banyaknya formasi yang kosong cukup lama, sementara beban pelayanan kepada masyarakat terus berjalan.

Masyarakat yang memenuhi syarat diimbau untuk ikut serta dan mempersiapkan diri dengan baik tanpa tergiur oleh oknum-oknum yang menjanjikan kelulusan.

“Regulasinya sedang disiapkan oleh Dispermasdes dan kita berharap bisa dilaksanakan secepatnya. Silakan masyarakat berpartisipasi aktif, prosesnya akan kita buka secara transparan,” pungkasnya.

Artikel Cegah Suap dan Pungli Faiz Bupati Batang , Tegaskan Rekrutmen Perangkat Desa Gunakan CAT pertama kali tampil pada Berita Indo.

Rombongan mulai bertolak sekitar pukul 20.00 WIB dari Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Pekalongan. Dengan menggunakan bus, para peserta menempuh perjalanan menuju Jakarta guna bergabung dengan ribuan perangkat desa dari berbagai daerah di Indonesia dalam agenda nasional organisasi tersebut.

Ketua PPDI Kabupaten Pekalongan, Purwanto, mengatakan peserta yang diberangkatkan merupakan perwakilan dari seluruh kecamatan di Kabupaten Pekalongan serta jajaran pengurus harian PPDI tingkat kabupaten.

“Setiap kecamatan mengirimkan dua orang perwakilan. Ditambah pengurus harian kabupaten, total peserta yang berangkat sebanyak 52 orang,” ungkap Purwanto.

Menurutnya, keikutsertaan dalam Harlah dan Rakernas PPDI bukan sekadar menghadiri kegiatan seremonial organisasi. Forum tersebut menjadi momentum penting bagi perangkat desa untuk memperkuat konsolidasi sekaligus menyampaikan berbagai aspirasi yang selama ini berkembang di tingkat akar rumput.

Selama berada di Jakarta, rombongan dijadwalkan mengikuti rangkaian peringatan Harlah PPDI ke-20 pada 17 Juni 2026 dan menghadiri Rakernas yang membahas sejumlah isu strategis terkait keberadaan serta masa depan perangkat desa di Indonesia.

Selain itu, para peserta juga akan mengikuti agenda di Auditorium Kementerian Desa. Dalam forum tersebut, PPDI berencana kembali menyuarakan tuntutan mengenai kejelasan status kepegawaian perangkat desa yang hingga kini masih menjadi perhatian dan harapan besar para perangkat desa di berbagai wilayah.

Purwanto menegaskan, kepastian status kepegawaian dinilai sangat penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hukum, jaminan kerja, serta peningkatan kesejahteraan perangkat desa yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

“Perangkat desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Karena itu, sudah semestinya ada kepastian status yang memberikan perlindungan dan rasa aman dalam menjalankan tugas,” katanya.

Melalui momentum dua dekade perjalanan PPDI dan pelaksanaan Rakernas tahun ini, para perangkat desa berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan. Harapan tersebut bermuara pada lahirnya kebijakan yang mampu memperkuat posisi perangkat desa sekaligus mendukung optimalisasi pembangunan dari tingkat desa hingga nasional.

Artikel Harlah PPDI ke-20, Perangkat Desa Pekalongan Kawal Aspirasi hingga Tingkat Nasional pertama kali tampil pada Berita Indo.