Pengamat Timur Tengah, Muhammad Zulfikar Rakhmat, mengungkapkan bahwa ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Israel masih berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS), volume ekspor tercatat mencapai sekitar 29.600 ton pada 2023, kemudian 22.400 ton pada 2024, dan 19.500 ton sepanjang 2025.

Tren tersebut, menurut Zulfikar, belum sepenuhnya berhenti. Pada periode Januari hingga Agustus 2026, Indonesia masih tercatat mengekspor sekitar 10.400 ton produk minyak kelapa sawit serta hampir 4.900 ton produk kelapa ke Israel.

Jika digabungkan, nilai perdagangan kedua komoditas tersebut selama delapan bulan mencapai sekitar 20,8 juta dolar AS.

Temuan ini memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi kebijakan perdagangan Indonesia, terutama karena pemerintah selama ini menyatakan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Dalam ulasannya, Zulfikar turut menyinggung sejumlah perusahaan besar yang bergerak di industri kelapa sawit nasional, di antaranya Wilmar, Sinar Mas melalui anak usahanya SMART, Musim Mas, serta Royal Golden Eagle melalui Apical dan Asian Agri.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa hingga kini belum terdapat dokumen pengapalan yang dapat memastikan perusahaan-perusahaan tersebut secara langsung menjadi pemasok produk sawit ke Israel. Dengan demikian, penyebutan nama perusahaan tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya keterlibatan langsung dalam pengiriman komoditas ke negara tersebut.

Zulfikar juga menyebut pihak Sinar Mas belum memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan wartawan terkait persoalan tersebut.

Desakan Penghentian Perdagangan Menguat

Sorotan terhadap hubungan dagang Indonesia-Israel turut disertai desakan dari berbagai kelompok masyarakat dan lembaga.

Pelapor Khusus PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese, dalam kunjungannya ke Jakarta pekan lalu, mendorong masyarakat Indonesia untuk memperkuat gerakan boikot terhadap Israel.

Desakan serupa juga disampaikan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang meminta pemerintah mengambil langkah untuk menghentikan aktivitas perdagangan dengan Israel. Sementara itu, kelompok gerakan boikot, divestasi, dan sanksi (BDS) Indonesia secara khusus menyerukan agar ekspor minyak kelapa sawit ke negara tersebut dihentikan.

Zulfikar turut membandingkan kebijakan Indonesia dengan Malaysia. Pada Desember 2023, pemerintah Malaysia mengambil kebijakan pembatasan terhadap kapal-kapal Israel, termasuk melarang kapal yang hendak menuju Israel memuat kargo di pelabuhan negara tersebut.

Di sisi lain, ia mempertanyakan masih beroperasinya perusahaan pelayaran Israel, ZIM, di sejumlah pelabuhan Indonesia.

Empat Usulan untuk Menghentikan Ekspor

Untuk memastikan tidak ada lagi aliran produk kelapa sawit Indonesia yang masuk ke Israel, Zulfikar mengajukan empat rekomendasi kepada pemerintah.

Pertama, Kementerian Perdagangan didorong menerapkan larangan ekspor minyak kelapa sawit, produk kelapa, beserta seluruh produk turunannya ke Israel.

Kedua, pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap eksportir dengan mewajibkan pencantuman negara tujuan akhir barang. Ketentuan tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi praktik pengalihan pengiriman melalui negara ketiga, seperti Singapura maupun Hong Kong.

Ia juga mengusulkan pemberian sanksi tegas, termasuk pencabutan izin ekspor, apabila ditemukan perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan tersebut.

Ketiga, perusahaan-perusahaan besar di sektor perkebunan dan industri sawit diminta membuka informasi mengenai negara tujuan penjualan produknya. Transparansi tersebut juga diharapkan mencakup transaksi melalui perusahaan perdagangan maupun pihak perantara.

Keempat, DPR RI didorong menggelar rapat dengar pendapat untuk meminta penjelasan pemerintah dan pelaku usaha. Selain itu, BPS diharapkan dapat menerbitkan data perdagangan secara berkala setiap bulan agar masyarakat dapat memantau perkembangan ekspor secara lebih transparan.

Zulfikar mengakui penghentian ekspor dari Indonesia tidak serta-merta membuat Israel kehilangan akses terhadap pasokan minyak kelapa sawit dunia. Namun, menurutnya, Indonesia tetap perlu mengambil sikap agar tidak ikut berkontribusi melalui aktivitas perdagangan tersebut.

Ia menilai keberlanjutan ekspor ke Israel perlu dievaluasi secara serius karena dinilai tidak sejalan dengan posisi politik luar negeri Indonesia yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina.

Dalam pandangannya, hubungan perdagangan tersebut juga harus dilihat dari perspektif kemanusiaan dan nilai konstitusi Indonesia.

“Sudah saatnya hal ini dihentikan,” tulis Zulfikar dalam opini terbarunya.

Hingga kini, usulan penghentian ekspor tersebut menjadi desakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah, terutama terkait kemungkinan penerapan kebijakan perdagangan yang lebih tegas, transparan, dan selaras dengan sikap resmi Indonesia terhadap konflik Palestina.

Artikel Di Tengah Konflik Gaza, Indonesia Masih Ekspor Puluhan Ribu Ton Sawit ke Israel, Pemerintah Didesak Bertindak pertama kali tampil pada Berita Indo.