Kedatangan perwakilan LSM tersebut dilakukan untuk memastikan sejauh mana penanganan laporan yang mereka nilai belum menunjukkan perkembangan yang dapat diketahui publik. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak kejaksaan, perkara tersebut disebut masih terus berproses dan kini berada pada tahap penyelidikan.

“Kami dari Tri Nusantara DPC Batang hari ini datang ke Kejaksaan Negeri Batang untuk meminta kejelasan atas laporan yang sudah kami sampaikan sejak bulan November. Setelah kami melakukan klarifikasi, kami mendapat penjelasan bahwa kasus ini masih berjalan dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan,” ujar perwakilan LSM Tri Nusa Batang, Kiswandi, Selasa (7/7/2026).

Menurut Kiswandi, kunjungan tersebut bukan yang pertama kali dilakukan. Pihaknya mengaku terus memantau proses penanganan laporan karena ingin memperoleh kepastian mengenai tindak lanjut dugaan perkara yang berkaitan dengan tunjangan rumah anggota DPRD serta fasilitas kendaraan dinas.

Ia menegaskan, laporan yang disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Batang telah dilengkapi berbagai dokumen dan bukti pendukung. Laporan itu, kata dia, mencakup seluruh anggota DPRD Kabupaten Batang.

“Yang kami laporkan adalah terkait tunjangan rumah dan mobil dinas. Semua sudah kami lengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung. Laporan ini mencakup seluruh anggota dewan,” katanya.

Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, penyidik disebut telah meminta keterangan terhadap sejumlah pihak dari unsur pimpinan DPRD. Namun demikian, Kiswandi mengaku belum memperoleh informasi secara rinci mengenai hasil pemeriksaan tersebut.

“Yang kami ketahui sementara, sudah ada tiga orang dari jajaran pimpinan yang diperiksa,” ungkapnya.

Meski demikian, LSM Tri Nusa memilih menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Mereka berharap Kejaksaan Negeri Batang dapat menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka sesuai kewenangan dan tahapan yang berlaku.

“Kami tetap menunggu perkembangan dari Kejaksaan,” ucap Kiswandi.

Ia juga memastikan bahwa sejak laporan tersebut disampaikan, tidak ada tekanan ataupun upaya dari pihak tertentu untuk memengaruhi sikap LSM Tri Nusa.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Batang, Anton Zulkarnain, belum memberikan keterangan mengenai substansi penanganan perkara tersebut. Saat dikonfirmasi, Anton meminta agar informasi mengenai perkembangan kasus disampaikan melalui Kepala Seksi Intelijen selaku juru bicara Kejaksaan Negeri Batang.

“Silakan langsung ke Kasi Intel saja, Mas, minggu depan,” kata Anton.

Artikel LSM Tri Nusa Datangi Kejari, Pertanyakan Nasib Laporan Dugaan Tunjangan Anggota DPRD Batang pertama kali tampil pada Berita Indo.

Momen itu bermula ketika para mahasiswa menyampaikan tuntutan mereka di hadapan pemerintah daerah. Alih-alih berdiri di balik barikade atau menerima perwakilan massa di ruang formal, Wali Kota dan Ketua DPRD justru membaur dengan para demonstran. Langkah tersebut sontak diikuti oleh jajaran pejabat Pemerintah Kota Pekalongan yang turut hadir di lokasi.

Tak hanya unsur pemerintah daerah, Kapolres Pekalongan Kota, Dandim, serta personel pengamanan yang bertugas juga ikut duduk bersama di atas aspal. Suasana yang semula dipenuhi ketegangan perlahan berubah menjadi lebih cair dan penuh keakraban. Sekat antara pemangku kebijakan dan mahasiswa seakan luluh, digantikan oleh dialog yang berlangsung terbuka dan setara.

Sikap rendah hati para pemimpin daerah itu mendapat respons positif dari massa aksi. Orasi yang sebelumnya berlangsung dengan nada kritis berubah menjadi forum penyampaian aspirasi yang lebih kondusif. Banyak peserta aksi mengaku menghargai kesediaan para pejabat untuk turun langsung dan mendengarkan suara mahasiswa tanpa jarak.

Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa yang dipimpin Ketua BEM Universitas Pekalongan (Unikal), Syakif, menyampaikan sejumlah tuntutan. Pada tingkat nasional, mereka meminta pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih. Sementara pada level daerah, mahasiswa mendesak Pemerintah Kota Pekalongan untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat, seperti pengelolaan sampah, penanganan banjir rob, serta pembenahan pasar.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wali Kota Afzan Arslan Djunaid dan Ketua DPRD Azmi Basyir menyatakan komitmen mereka untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap berbagai persoalan daerah. Keduanya menegaskan bahwa masukan dari mahasiswa merupakan bagian penting dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan di Kota Pekalongan.

Sementara terkait tuntutan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, keduanya berjanji akan meneruskan aspirasi dan suara mahasiswa kepada pihak yang berwenang. Mereka berharap komunikasi yang terjalin antara pemerintah dan mahasiswa dapat terus terjaga sebagai bentuk sinergi dalam mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih baik.

Aksi demonstrasi yang berlangsung damai tersebut akhirnya menjadi contoh bahwa dialog terbuka dan sikap saling menghormati mampu menciptakan ruang komunikasi yang konstruktif. Momen para pejabat dan mahasiswa duduk bersama di atas aspal pun menjadi simbol bahwa aspirasi masyarakat akan lebih mudah tersampaikan ketika pemimpin hadir dan mendengarkan secara langsung.

Artikel Momen Langka di Pekalongan, Pejabat hingga Aparat Duduk Bersama Mahasiswa Saat Unjuk Rasa pertama kali tampil pada Berita Indo.